Pangandaran, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) kabupaten Pangandaran atas penjelasan bupati terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2027 diruang rapat paripurna kamis, 30 juli 2026.
Dalam acara tersebut di hadir Bupati, wakil Bupati, pimpinan DPRD, unsur forkopimda, rekan-rekan anggota, sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, kepala dinas, para camat, kepala bidang skpd lingkup pemerintah kabupaten pangandaran, dan hadirin tamu undangan yang lainnya.
Ketua Fraksi Gerindra Suprtatman menjelaskan, Pertama ucapan terimakasih atas penyampaian dokumen kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah (KUA) dan rancangan Plafon Nggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2027 yang telah di sampaikan oleh kepala daerah.
“Ia memberikan sejumlah catatan penting dan rekomendasi strategis kepada pemerintah kabupaten Pangandaran,” ujar Selasa (11/8/2026).
Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi sumber keuangan daerah tanpa harus mengorbankan daya beli masyarakat, mendorong penggalian potensi pajak dan retribusi daerah secara rasional, akuntabel, dan berbasis digitalisasi.
“Menekankan pentingnya kecermatan memproyeksikan dana alokasi transfer agar tidak timbul defisit di tengah jalan. Meminta evaluasi kontribusi dividen bumd terhadap penerimaan daerah,” menurutnya.
Ffraksi Gerindra menyoroti efesiensi, keberpihakan publik, dan kepatuhan terhadap aturan perundangan. pengendalian belanja pegawai dan mengevaluasi porsi operasional birokrasi agar tidak menekan ruang fiskal pembangunan.
“Pihaknya meminta alokasi belanja modal yang berdampak langsung pada pemulihan ekonomi, infrastruktur dasar, dan peningkatan fasilitas publik,” imbuhnya.
Pemerintah diminta memperhatikan fungsi pendidikan (minimal 20%) , pemenuhan sektor kesehatan dan pemenuhan layanan dasar serta peningkatan kapasitas SDM. Isu strategis dan kebijakan pembangunan 2027
Fraksi Gerindra menekankan agar APBD 2027 menjawab aspirasi masyarakat yang telah di sampaikan melalui hasil reses anggota DPRD dan melihat dinamika daerah yang sedang terjadi pemberdayaan ekonomi local.
Fraksi Gerindra mendorong pemerintah melakukan penguatan di sektor pertanian, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan dan penanganan sampah, infrastruktur wilayah.
Fraksi menekankan agar pembangunan dilakukan secara merata pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan fasilitas pemukiman. sosial dan kemiskinan Pemerintah daerah melakukan kajian komprehensif terhadap ketepatan sasaran data penerima bantuan sosial serta perlindungan sosial rentan.
“Pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2027, Fraksi Gerindra siap untuk melanjutkan ke tahap pembahasan tingkat badan anggaran dan komisi-komisi bersama TAPD,” tandasnya (N.Nurhadi )
