Lensanusantara.net Probolinggo – Aksi protes puluhan warga Desa Talkandang, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, beberapa waktu lalu terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada warga terdampak Covid-19, menuai pro kontra.
Beberapa pihak menilai aksi melurug ke kantor kecamatan setempat itu suatu yang wajar karena memperjuangkan hak mereka. Namun ada pula yang menilai aksi tersebut tidak berdasar, bahkan diduga ditunggangi kepentingan politik desa.
Kepala Desa Talkandang, Marsujan, meminta kepada warganya bila terjadi ketidakpuasan dalam pelayanan agar berkoordinasi dengan pemerintah desa, mengecek data dan mencoba memahami kriteria penerimaan BLT DD. Bukan langsung menilai tebang pilih.
“Yang pertama anggarannya tidak bisa mencakup semua keinginan warga bila semuanya menuntut untuk mendapatkan BLT DD. Langkah kami tetap merujuk kepada kriteria yang berhak menerima. Kalau sudah mendapatkan bansos yang lain, dan secara ekonomi sudah mampu, tidak bisa kita masukkan untuk penerima BLT DD. Kita masukkan warga lain yang tidak pernah mendapatkan bantuan dan ekonomi di bawah rata-rata,” ujarnya, Sabtu (6/6).
Lebih dari itu, kepala desa juga berharap agar warganya tidak mudah terprovokasi hasutan oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi tujuannya hanya sekedar kepentingan politik semata. “Kalau urusan politik ada waktunya, tunggu saja pergelaran Pilkades nanti,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Khalid Abid selaku Kasi Kesra Desa Talkandang. Menurutnya aksi warga tersebut diduga kuat digerakkan kepentingan politik. “Kami mencium adanya oknum politisi yang bermain dalam situasi ini. Dan bagi kami itu cara yang tidak baik,” ucapnya.
Pasca aksi melurug warga ke Kantor Kecamatan Kotaanyar, Teguh Prihantoro, selaku Camat Kotaanyar mengaku sudah mengecek data bantuan yang diterima masyarakat. Di antara warga yang meminta bantuan BLT DD, namanya sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Ada juga yang sudah tergolong mampu secara ekonomi.
“Jumlah penerima BLT DD Talkandang sebanyak 253 KPM (keluarga penerima manfaat). Bila semua menuntut untuk mendapatkan BLT DD, anggarannya terbatas dan tidak cukup,” terangnya.
Sementara itu, pegiat sosial dari LSM Siliwangi, Syaiful Bahri, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan kekondusifan desa. Ketidakpuasan dalam penentuan penerimaan bantuan menjadi polemik di masyarakat. Kebanyakan masyarakat juga tidak begitu paham bahwa dalam penentuan terdapat kriteria atau petunjuk teknisnya.
“Tugas kita bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita wajib turut andil membantu pemerintah agar dalam pelaksanaan bantuan berjalan lancar. Jangan sampai kita jadi provokator yang memicu kegaduhan. Kesadaran dari masyarakat juga penting. Ingat ini bantuan terdampak wabah,” ujarnya.
- Reporter : Yusuf
- Editing : Adit
- Publisher : R Maya S
