Bondowoso, LENSANUSANGARA.CO.ID – Diberitakan sebelumnya, Bupati Salwa Arifin memutasi tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bondowoso, pada Senin(7/12/2020). Pergeseran para OPD itu menyebabkan kekosongan di beberapa Dinas.
Hal itu dapat sorotan dari Ketua PC Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya Manusia (Lakpesdam) NU Bondowoso, Miftahul Huda, SH.MH. Menurutnya, pergeseran para OPD itu jika di lihat dari komposisi mutasi yang dilakukan oleh Bupati salwa menunjukkan ketidakmampuan Bupati dalam mengelola birokrasi.
“Pada satu sisi dia, (Bupati) memindahkan pejabat definitif, di difinifkan di tempat lain. sedang di tempat awal malah di buat PLT ” ujarnya, Rabu (9/12/20).
BACA JUGA : Bupati Bondowoso Geser Pejabat Eselon II, Sejumlah OPD Kosong
Miftah berpendapat jika mutasi itu hanya akal-akalan saja. Kemanfaatannya memberikan pelayanan bagi masyarakat akan sangat sulit tercapai.
“Dengan komposisi mutasi OPD kemarin makin sulit bagi Bupati untuk dapat melaksanakan janji politiknya, yang selama ini di koar-koarkannya saat kampanye Pilkada 2018 lalu. ” kata Mantan Ketua PC GP Ansor ini.
BACA JUGA : Alun-alun Bondowoso Akan Ditutup, PKL Meminta Pemkab Evaluasi Lagi
Miftah menambahkan, Bondowoso kemungkinan makin terpuruk dengan banyaknya ketidakpastian terkait posisi serta pengambilan kebijakan di tingkat Dinas Kabupaten Bondowoso.
Mantan ketua PMI Bondowoso ini juga berharap, Bupati Salwa tidak menunda-nunda dengan segera membuat open bidding untuk mengisi kekosongan Dinas terkait. Dengan memilih orang-orang terbaik birokrasi, dan jangan seret OPD kasana kemari dengan kepentingan politik.
“Biarkan para OPD itu fokus bekerja, jangan seret-seret meraka. itu akan mengganggu konsentrasi pelayanan mereka terhadap masyarakat”. pungkasnya. (Ubay).
