Samarinda, LENSANUSANTARA.CO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Makmur HAPK menegaskan reses merupakan salah satu pekerjaan yang harus dilakukan secara detail dan pihaknya tidak hanya sekedar menerima laporan terkait persoalan yang ada di masyarakat
Penyampaian ini disampaikan pada rapat paripurna ke-35 terkait penyampaian laporan hasil reses atau serap aspirasi anggota DPRD Kaltim Masa Persidangan III 2020. Berlangsung di Gedung D, Kompleks DPRD Kaltim, lantai 6 rapat berlangsung sekitar pukul 14.30 WITA, Jumat (11/12).
Makmur bersama anggota DPRD Kaltim lainnya juga meminta perhatian dari para kepala daerah ketika mereka melaksanakan reses. Menurut dia, adanya pendampingan dan pertemuan selama anggota DPRD Kaltim berada di daerah pemilihan (dapil) pun diperlukan.
Sebab menurutnya, perlu diketahui pula bahwa Kabupaten dan Kota itu memerlukan bantuan dari Provinsi. Sehingga jika tak ada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dari pemerintah daerah yang mendampingi, diakui Makmur hal tersebut cukup membuatnya miris.
“Kami berharap melalui Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk perhatiannya dan konektifitasnya,” kata Makmur.
Kemudian, Makmur menyebutkan agar adanya pemilahan kewenangan. Sebab ada kewenangan Provinsi dan Kabupaten serta Kota. Hal tersebut juga krusial untuk jadi perhatian.
Oleh sebab itu, komunikasi bersama dinas-dinas terkait di daerah pun harus ada. Sebab, anggota DPRD Kaltim ingin membicarakan kebutuhan dari kabupaten dan kota berdasarkan persoalan yang ada di wilayah masing-masing dapil,tuturnya
“Kalau itu sudah terkoneksi dengan baik, segala persoalan yang kita ingin menuangkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) atau Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) itu bisa berjalan sesuai harapan. Tidak ada sesuatu yang menjadi salah paham atau salah persepsi,” lanjutnya.
Dari pengalaman yang ada hal tersebut, DPRD Kaltim berkomitmen untuk membuat semua yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota serta provinsi menjadi lebih sistematis.
Selanjutnya, DPRD Kaltim akan coba bersurat dan menyusun kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Hal tersebut dilakukan demi memaksimalkan komunikasi antar kedua belah pihak.
Sehingga ketika berbicara soal anggaran pun akan tersinkronisasi dengan baik dan terukur dari tahun ke tahun jadi apa yang diharapkan masyarakat betul-betul terlaksana dengan baik.
Dari hasil reses para anggota DPRD kaltim secara umum masyarakat masih terkait infrastruktur, listrik, air bersih dikeluh masyarakat, unkapanaya.
Begitu kursialnya persoalan di kabupaten dan kota saya berharap pada anggota jangan menunggu lamporan,sehingga aspirasi masyarakat bisa teratasi dan menjadi bahan pertimbangan mana yang mendesak dan tidak,punkasnya,(rhul).
