Lensa Nusantara
Featured Kesehatan

Pemda Kaimana Belum Perpanjang PKS dengan BPJS, Jamkesda di Nonaktifkan, Peserta di Anggap Pasien Umum

Foto: Kepala BPJS Kabupaten Kaimana Budi Erlan Naibaho

Kaimana, LENSANUSANTARA.CO.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kabupaten Kaimana menghimbau kepada masyarakat kaimana yang statusnya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), bahwa untuk saat ini dinonaktifkan secara sisitem dari pusat , dikarenakan telah berakhirnya perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda)Kabupaten Kaimana per-31 Desember 2020 dan untuk di tahun 2021 ini belum diperpanjang.

Himbauan itu di sampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kaiman, Budi Erlan Naibaho saat di konfirmasi wartawan di ruang Kerjanya, Senin (01/2/2021).

 “Sehubungan dengan telah berakhirnya perjanjian kerja sama antara pemkab kaimana dengan BPJS kesehatan kaimana cabang Manokwari tertang berakhirnya Jamkesda per 31 desember 2020 lalu, dikarenakan jamkesda ini kan hanya berlaku selama satu tahun sehingga setiap tahun harus di perpajang lagi untuk tahun berikutnya,”jelasnya

Menurut Budi Naibaho Jamkesda ini sangat bermanfaat bagi masyarakat ekonomi lemah untuk digunakan pada saat pemanfaatan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesma.

“Jamkesda ini sangat bermanfaat bagi masyarakat ekonomi lemah,sebab apapun yang terkait dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan  mereka bisa menggunakannya, kemudian juga meringankan beban mereka, dan kami dari BPJS sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah  dalam hal ini pak sekda, sekaligus kami mengajukan Mou Perjanjian Kerja samanya dengan Pemerintah daerah untuk diperpanjang lagi, dan beliu sangat merespon baik,sehingga dalam waktu dekat ini pak bupati kalau sudah menandatanganinya,  makakami akan menginformasikan ke BPJS cabang manokwari dan pusat dan otomatis akan di aktikannya lagi, namun karena belum sehingga untuk sementara waktu seluruh peserta dianggap sebagai pasien umum ,ya kalau namanya pasien umum berarti harus membayar pengobatan dan lain-lain pada saat pemanfaatan pelayanan kesehatah, ” Pungkasnya.

Budi Naibaho mengakui, bahwa terkait dengan hal ini, sehingga tidak terjadi simpang siur di masyrakat, maka pihaknya telah menyurati Pemda Kaimana, selain itu juga telah ditempelkan surat himbuan di RSUD.

“jadi informasi awal kepada masyarakat agar  tidak simpang siur dengan hal ini, maka kemarin kita sudah tempel surat himbauan di rumah sakit, dan juga kita sudah menyurat ke Pemda lewat pak sekda, kemudian tembusanyan ke Dinas kesehatan dan RSUD, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan dinas kesehatan untuk menganggarkan yuran jamkeda ini , jadi sudah di anggarkan dan tinggal bapak bupati tanda tangan surat kerja samanya,jadi kita sama-sam berdoa agar bapak bupati secepanya bisa ditanda tangan surat perjanjian kersama sama tersebut, karena hal ini sangat berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat kecil yang ekonimi lemah terhadap pemanfaatan pelayana kesehatan,”Cetusnya.

Sebagai kepala BPJS Budi Naibaho menyebutkan, bahwa BPJS Kesehatan ini  adalah program strategis Nasional yang telah tercantum dalam program Nawacita ke lima tentang kesehatan.

“ini sudah menjadi program strategis nasional oleh pak presiden Jokowi melalui program nawacita yang ke lima tentang kesehatan, jadi memang di setiap kabupaten ada banyak masyarakat yang tidak mampu dan memang secara nasional juga pemerintah pusat sudah menghendel masyarakat yang tidak mampu ini lewat program jaminan kesehatan nasional penerima bantuan yuran, yang mana yurannya ditanggung oleh pemerintah pusat, nah tentunya dalam hal ini kan pemerintah pusat mungkin tidak serta merta bisah mengcover seluruh masyarakat yang tidak mampu, jadi memang diharapkan ada kontribusi dari pemerintah daerah, karena memang secara nasional sebagian besar pemerintah pusat telah berkontribusi  untuk menjamin kesehatan masyarakatnya yang kurang mampu, jadi jaminan kesehatan ini diluar dari ASN, TNI-Polri dan karyawan BUMN maupun BUMD, jadi secara asensi jaminan kesehantan ini untuk masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap atau masyarakat yang tidak mampu,jadi data masyarakat di BPJS ini kan datanya disiapkan oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial,” Jelasnya lagi.(KAS)
 

Related posts

Kabid Humas Polda Jatim: Informasi Ada Kebakaran Ponpes di Lamongan Itu Tidak Benar, Yang Terbakar Hanya Rak Sandal

Lensa Nusantara

Pengawas PDAM Dilantik, Bupati Sumenep: Harus Bekerja Profesional Mengawasi Kinerja Direktur

Lensa Nusantara

5 Pelaku Pengeroyokan dan Penganiayaan Ditangkap Polsek Tapung

Lensa Nusantara