Lensa Nusantara
Berita Featured

Tidak Mengakomodir 80-20 OAP, GMAAP Ancam Palang Kantor BKPSDM, DPRD Kaimana Akan Gelar Pertemuan Bersama Pemda dan DAK


 
Kaimana, LENSANUSANTARA.CO.ID – Meski usulan tersebut telah ditolak oleh Kemenpan RB dengan alasan aturan, namun GMAAP Kaimana menilai hasil kelulusan CPNS formasi 2018, tidak mengakomodir kuota 80 persen untuk keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) di Kaimana.

Sehingga Puluhan aksi protes Orang Asli Kaimana OAK dan OAP maupun sejumlah masyarakat luar yang lahir besar di kaimana, kembali melakukan aksi protes mempertanyakan hasil aspirasi CPNS formasi tahun 2018 yang sejak awal bulan maret lalu telah dilakukan aksi protes pertama kepada BKSDM dan DPRD Kaimana.


Kemudian Aksi protes kedua ini, masa yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Anak Adat Kaimana (GMAAP) ini mulai berkumpul halaman kantor Dewan Adat Kaiaman (DAK) sejak pagi hari pukul 08.00 -10.00 Wit, para masa protes bergeser ke depan pasar baru kaimana tepanya di ruas jalan utarum, dan melakukan orasi kurang lebih 15 menit, menuntut penambahan kuota kelulusan hasil seleksi CPNS Kaimana formasi tahun 2018.

Karena tidak mengakomodir kuota 80 persen untuk keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) di Kaimana. kemudian dilanjutkan aksi protes ke kantor DPRD Kaimana, guna mempertanyakan aspirasi mereka yang telah di sampaikan ke pihak DPRD beberapa waktu lalu.

“hari ini bukan akhir dari aksi protes kami, tetapi kami akan mengawalnya sampai ke mendagri dalam hal ini Kemenpan RB, melalui jalur yang akan kami tempuh, hal ini juga kami sampaikan dengan tegas bahwa sudah menjadi penghinaan bagi kami OAP di atas negeri kami sendiri, kaimana ini milik kita semua jadi kami minta hasil yang baik, sehingga pihak pemerintah daerah, DRPD dan Dak harus menyikapi hal ini dengan secepanya,”jelas kordinator aksi Candra Furima,saat menyampaikan orasi di depan pasar baru kaimana, Rabu (31/3/2021).

Sementara aksi di lanjutklan di halaman kantor DPRD Kaimana, yang di teriman oleh Wakil Ketua Dua  DPRD, Kasir Sangeri,bersama kedua Anggota yakni Rhut Bles dan Yehadi alhamid, kemudian masa memberikan kesempatan kepada pihak DPRD dalam hal ini wakil ketua dua untuk menyampaikan saran dan masukan terkait aspirasi Hasil CPNS tersebut dari masa pendemo.

Kasir Sangei Mnegatakan bahwa sebagai wakil rakyat memanng siap untuk menerimanadan menampung asprirasi dari masyarakat, sehingga di mintakan kepada masa untuk dilanjutkan pertemuan RDP bersama DPRD,pihak Pemrerintah Daerah dan Dewan Adat Kaimana serta GMAAP pada Kamis besok di Ruang sidang DPRD, guna membahas aspirasi tersebut.

“Kalau ade ade sepakat, kami akan undang BKD (BKPSDM,red), Sekda dan Dewan Adat Kaimana, kita sama-sama bicara dalam rapat. Kita akan buat undangan, serta perwakilan dari teman-teman,” jelas wakil ketua II DPRD Kaimana Kasir Sangei yang didampingi Yehadi Alhamid dan Ruth Bles anggota DPRD Kaimana, ketika menerima dan memberikan sarana kepada GMAAP Kaimana usai melakukan aksi protes, di halaman kantor DPRD Kaimana, Rabu (31/3/2021).

Sebagai seorang politisidari  partai Demokrat ini, Kasir Sangei menyebutkan RDP yang nantinya akan dilakukan pada kamis besok, bertujuan agar tuntutan dari GMAAP Kaimana bisa terakomodir, sehingga bisa didengar oleh pemerintah guna dilanjutkan ke Kemenpan RB.

“Kalau hanya teriak-teriak di jalan seperti ini, tidak akan didengar. Mudah-mudahan dengan cara ini, sedikit banyaknya nanti akan dijawab oleh pemerintah pusat. Tidak ada kata terlambat, hari ini dan besok mari kita berjuang bersama,” pungkasnya dengan disambut tepuk tangan oleh massa aksi protes.

Senada dengan wakil ketua Dua DPRD, Ketua Komisi A Ruth Bles juga di minta oleh masa untuk menyampaikan arahan dan masukan mewakili perempuan yang duduk di kursi DPRD Kaimana, Rhut Bles menegaskan jika GMAAP Kaimana sudah dua kali mendatangi DPRD Kaimana untuk menyampaikan aspirasi hasil seleksi CPNS formasi tahun 2018 tersebut, namun perlu di ketahui bahwa pihak DPRD juga telah menyampaikan hal tersebut ke pihak BKSDM.  

“Kami DPR tidak tinggal diam, saya bersama teman anggota DPR sudah mendiskusikan soal ini dengan pihak Kepegawaian. Namun Dengan pertemuan besok, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik karena kita semua mau agar bisah di akomodir sudara-saudari, adik-adik kita ini,karena saya yakin dan percaya kalua hal ini merujuk pada Otsus jilid dua kemudian kalua hal ini kita kawal sampai di pusat pastinya akan di akomodir,” ungkap Ruth Bles.

Usai mendengar penjelasan dari wakil ketua II DPRD Kaimana,serta ketua Komisi A,  kordinator aksi Chandra Furima menegaskan, jika dalam RDP nanti. Pihak pemerintah daerah Kaimana tidak menghadiri pertemuan bersama pada kamis besok, dirinya mengancam untuk melakukan pemalangan di kantor BKPSDM Kaimana.

“Jika pihak pemerintah daerah tidak hadir dalam pertemuan nanti, kami akan palang kantor BKD,” tegasnya. (Lukas)
 

Related posts

Digelar Sesuai Prokes, KPU Tetapkan Nomor Urut Paslon Pilkada Kota Pekalongan 2020

Lensa Nusantara

Kapolda Jatim Didampingi Gubernur dan Pangdam V Brawijaya Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Grahadi

Lensa Nusantara

Audensi dan Rapat Direksi Manajemen CTV Sumatera bersama KPID Lampung

Lensa Nusantara