Diduga Tambang Pasir di Terantang dan Parit Baru Kualu, Tak Tersentuh Hukum

  • Bagikan
Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah BANNER-BANTAENG_page-0001.jpg

Kampar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Tambang pasir Ilegal yang beroperasi di Desa Terantang dan Parit baru dan Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar provinsi Riau, diduga seolah-olah tidak tersentuh hukum.

Meski terang-terangan melakukan aktivitas tambang liar, namun pihak yang berwenang belum pernah melakukan tindakan. Padahal sudah jelas dampak yang ditimbulkannya bukan hanya mengakibatkan abrasi sekitar bantaran sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) tetapi juga menghasilkan dampak lingkungan yang signifikan, yaitu hilangnya vegetasi alami.

Selanjutnya awak Media konfirmasi, Warga Keluhkan Kondisi Jalan Rusak dan Licin Akibat Truk Angkutan Pasir.

tidak hanya beroperasi di aliran Sungai Kampar, aktivitas tambang pasir di beberapa desa di Kecamatan Tambang juga dikeluhkan warga.

Menurut warga, hilir mudik truk angkutan pasir sangat mengganggu jalan masyarakat. Disebutkan warga, jalan jadi rusak, berlumpur, licin dan basah. Bila tak hati-hati bisa membahayakan para pengendara.

BACA JUGA :  Ahmad Ali, Minta Semua Element Masifkan Kampanye Bahaya Narkoba

“Aduh bang, jalan kami kini macam jalan ke kebun zaman dulu. Banyak lubang-lubang dan berlumpur. Licin,” ucap salah seorang warga Desa Kualu kepada wartawan, Kamis, 3 Desember 2021.

Dia pun mengungkap, sejak dari Desa Terantang hingga ke desa-desa di hilir seperti Desa Padang Luas, Parit Baru dan Kualu sangat banyak tambang pasir. Tapi sebut dia, kerusakan jalan yang sangat parah terjadi di Desa Parit Baru dan di Desa Kualu.

Dia mengatakan, warga sudah lama merasakan kerusakan jalan yang dipicu oleh hilir mudik truk angkutan pasir tersebut. Namun, keluhan warga ini katanya, tak begitu didengar oleh pihak-pihak berwenang di daerah tersebut.

“Tapi apa daya bang, warga biasa macam kita ini sulit didengar keluhannya. Kita hanya bisa berharap pada pihak kecamatan untuk dapat mengambil sikap agar jalan masyarakat tidak semakin parah kondisinya,” harap dia.

BACA JUGA :  Panglima TNI dan Kapolri Bakar Semangat Satgas Nemangkawi

Dia pun menyebut, kondisi jalan berlumpur akan berubah jadi debu yang sangat mengganggu mata pengendara di musim panas. Kondisi jalan rusak yang dipicu oleh hilir mudik truk pengangkut pasir ini, lanjut dia, sudah diketahui oleh pihak kecamatan maupun desa. Yang sangat disayangkan warga, pihak desa dan kecamatan justru terkesan tutup mata tutupnya.

Soal aktivitas tambang pasir maupun tambang batu memang harus mengantongi izin. Hal itu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang minerba.

Dalam undang undang ini jelas melarang menambang Secara ilegal dan ada undang undang tentang lingkungan hidup termasuk pula Sangat dilarang menambang di daerah aliran sungai (DAS) artinya negara memberikan perlindungan yang sangat besar pada daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistem sumber air dan lingkungan.

BACA JUGA :  Ketua LAN Kab Bekasi Pertanyakan Sejauh Mana Pertanggungjawaban Forum CSR di Kab Bekasi

Dalam undang-undang juga mewajibkan reklamasi (pemulihan lokasi bekas tambang) bagi setiap usaha tambang galian c. Undang-undang ini mengatur pula soal jaminan kesehatan bagi setiap pekerja tambang dan mengatur soal ketentuan jaminan bila terjadi kecelakaan kerja.

Bahkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang minerba tersebut memuat sanksi berat bagi pelaku tambang tak berizin alias ilegal dan atau bagi pengusaha yang melanggar satu atau berapa ketentuan yang di muat dalam undang-undang tersebut.

Undang-undang itu memuat sanksi ancaman hukuman penjara 5 tahun dan atau denda uang mencapai 100 miliar bagi pelaku yang terbukti tidak mentaati aturan sebagaimana yang termasuk dalam undang-undang tersebut.(Dsl)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com