free stats

Komisi I DPRD Bondowoso Akan Panggil TPK ASN, Ada Apa?..

Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Promosi dan mutasi pegawai negeri sipil (ASN) beberapa waktu lalu menuai persoalan hingga Bupati Bondowoso mendapatkan Surat rekomendasi KASN.

H. Tohari Ketua Komisi I saat di konfirmasi awak media terkait kebenaran surat rekomendasi dari KASN pihaknya mengaku tidak mengetahui kebenarannya.

“Terkait surat rekomendasi KASN saya mengetahuinya setelah membaca berita, hingga saya klarifikasi ke Pak Ketua DPRD Bondowoso, ternyata tidak ada surat tembusan ke DPRD.” Ungkapnya.

Komisi I akan mengklarifikasi kebenaran Surat Rekomendasi dari KASN ke Bupati Bondowoso tentang mutasi tersebut.

“Kami Komisi I bermaksud hari Rabu (6/3) akan mengundang TPK, akan kami klarifikasi apakah keberadaan surat itu benar atau tidak.” Jelas H. Tohari.

Andaikan, Surat rekomendasi KASN itu benar adanya, tentunya TPK dalam hal ini Bupati Bondowoso dalam melakukan mutasi apakah sudah sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Harus sesuai dengan aturan seorang PNS tersebut dimutasi, kalau itu benar terjadi sebuah kesalahan, padahal di Pemerintahan Daerah, khusus untuk penilaian kompetensi ada TPK yaitu Sekda, Asisten 1, Inspektorat, Bakesbang, dan BKD.” Ungkap Tohari

Apabila, masih muncul suatu kekeliruan dan kesalahan itu fatal berarti mutasi tersebut tidak berdasarkan kepada perundangan-undangan.

“Padahal sudah jelas, bagaimana guru, dan bagiamana tentang kompetensi, kemudian tentang bagaimana kelas jabatan itu sudah ada, dan tentunya saya yakin TPK tau tentang itu.” Terangnya.

Kemudian, Ada informasi bahwa TPK tidak dilibatkan atau TPK tidak bekerja secara maksimal.

“Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Bondowoso ini dalam mengelola Pemerintahan sudah tidak ada koordinasi.” Pungkasnya.(Ark)