Pemerintahan

Pemkab Minsel MoU dengan Pemkot Manado Terkait Pelayanan Metrologi Legal

×

Pemkab Minsel MoU dengan Pemkot Manado Terkait Pelayanan Metrologi Legal

Sebarkan artikel ini

Minsel, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bertempat di Kantor Wali Kota Manado, Bupati Minahasa Selatan melakukan penandatangan kesepakatan Bersama dan perjanjian Kerjasama Bersama walikota manado, Senin 4 April 2022.

Example 300x600

Metrologi Legal merupakan metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Bupati Franky Donny Wongkar melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Manado, Walikota Manado Andrei Angouw, Bersama Wakil Walikota Manado Richard H. M. Sualang, Sekretaris Daerah Kota Manado MICLER C.S.LAKAT, SH., MH , Asisten Pemerintahan Dan Kesra Drs. HERI SAPTONO, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan HENDRIK WAROKKA, S.Pd., DEA. untuk Pelayanan Metrologi Legal.

BACA JUGA :  Pemko Padang Sidempuan Ajukan Aplikasi SALAK untuk Menilai PPD

Maksud penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan jaminan kebenaran pengukuran terhadap Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen di Kabupaten Minsel dengan tujuan yaitu terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) metrologi legal di Kabupaten Minahasa Selatan.

BACA JUGA :  Bupati FDW Tinjau Lokasi Banjir yang Terjadi di Desa Ranoyapo Kec. Ranoyapo

Dengan adanya kerjasama ini Pemkab Minsel Bupati Franky Donny Wongkar berterimakasih kepada Pemkot Manado Walikota Andrei Angouw yang boleh memberi waktu dan mau membantu Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pelayanan Metrologi Legal ini, dimana tera, tera ulang ini untuk kepentingan masyarakat.

Diketahui Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam tabel Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan bahwa penyelenggaraan tera, tera ulang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BACA JUGA :  Wabup Minsel PYR Ikuti Launching SULUTPROV-CSIRT

Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan akan mempersiapkan untuk melaksanakan penyelenggaraan disertai dengan retribusi pelayanan Tera, Tera Ulang demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(Steven Selang)

**) IIkuti berita terbaru Lensa Nusantara di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.