Nganjuk, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, bahasan menilai hadirnya bimbingan teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bisa mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Nganjuk anti korupsi.
“Bimtek ini sangat baik untuk melakukan pencegahan serta pendidikan anti korupsi di lingkungan keluarga. Peserta kegiatan berjumlah sekita 25 pasang suami dan istri yang terdiri dari eselon dua, tiga sampai camat dan lurah di lingkungan Pemkab Nganjuk,” kata Bupati Nganjuk, Marhaen saat bimbingan, di Pendopo KRT Sosrokoesoemo Nganjuk, Kamis (24/8/2023).
Ia berharap melalui agenda bimbingan KPK tercipta generasi emas yang dibekali anti korupsi oleh orang tua.
Sebagai upaya mitigasi, lanjut Kang Marhaen, keluarga menjadi kontrol sosial untuk memberikan edukasi dan pendidikan budaya anti korupsi pada lingkungan keluarga, antara orang tua pun juga anak. Keluarga menjadi kontrol mawas diri kita dalam mengambil sikap dan tindakan.
“Pemberantasan korupsi harus dimulai dari keluarga. Terlebih bagi pejabat ASN karena memiliki pengaruh di lingkungan dinas masing-masing,” ungkapnya usai acara.
Ia menyampaikan, terdapat beberapa langkah strategis untuk meningkatkan Integritas anti korupsi. Mulai dari kerjasama pemulihan aset bersama Kejaksaan, penanganan sertifikat aset bersama BPN, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Maka hari ini kita bekerja sama dengan KPK RI mengadakan Bimtek bagi keluarga ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk,” ucapnya menyebut kegiatan bimtek menjadi inisiatifnya bersama Inspektorat Daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan di Kota Bayu.
Yasin, Kepala Inspektorat Nganjuk mengatakan, KPK Jakarta, akan menerangkan agenda bimtek Keluarga Berintegritas di Kota Nganjuk merupakan yang pertama kali digelar untuk tahun 2023. Ia menuturkan, ada tiga tujuan yang diharapkan dari bimtek Keluarga Berintegritas di Lingkungan Pemkab Nganjuk kali ini. Pertama ingin mewujudkan keluarga berintegritas di pasangan ASN, kedua peserta dapat menerapkan pola hidup sederhana dan ketiga agar keluarga bisa menerapkan prinsip keterbukaan.
“Sekarang era keterbukaan dan semua pegawai negeri dipantau oleh masyarakat, apalagi sekarang lagi tren budaya pamer dan ini menjadi penting sekali agar tidak terlalu memamerkan kekayaan,” jelas Yasin.
Kang Marhen, menambahkan, selain penindakan, terdapat beberapa tugas utama KPK seperti pendidikan anti korupsi dan pencegahan. Untuk pendidikan anti korupsi, pihaknya membentuk karakter individu yang berintegritas.
Kemudian bagian pencegahan dengan memperbaiki sistem. Kang Marhen mengatakan, baik individu dan sistem memiliki kedudukan yang seimbang dalam memberantas korupsi. Adapun penindakan dilaksanakan dalam rangka memberikan efek jera.
“Apabila individunya berintegritas tapi sistemnya tidak baik, maka peluang perilaku korupsi masih bisa terjadi. Begitu juga sebaliknya,” paparnya.
Keseimbangan antara individu dan sistem senada dengan keseimbangan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Karenanya, lanjut Kang Marhen optimalisasi peran di masing-masing keluarga sangat dibutuhkan. Khususnya kaum ibu, pesannya, jangan hanya menjadi penerima uang, namun juga pengawas keuangan.
“Jangan jadi seperti menteri keuangan yang menerima uang, tapi juga periksa. Dari mana uangnya didapat. Ibu-ibu harus bisa jadi auditor, dicek dan diklarifikasi. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, keluarga yang akan merasakan dampaknya,” pungkas Kang Marhen saat mengakhiri bimtek. (Isk)