Malang, LENSANUSANTARA.CO.ID – DPRD Kabupaten Malang terus mendorong peningkatan sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur guna memperkuat mitigasi dan respons terhadap bencana di wilayahnya. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Malang dan beragamnya potensi bencana, sinergi ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan kesiapsiagaan yang lebih optimal.
Dalam kunjungan kerja ke BPBD Jatim baru-baru ini, rombongan DPRD Kabupaten Malang yang dipimpin oleh Tantri, bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Malang R. Ichwanul Muslimin dan 11 anggota dewan lainnya, membahas berbagai tantangan serta strategi penanganan bencana yang lebih efektif.
“Kami berharap adanya kolaborasi yang lebih erat antara BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Malang, mengingat kondisi geografis kami yang cukup luas serta potensi bencana yang beragam. Sinergi ini akan sangat membantu dalam percepatan respons dan mitigasi bencana,” ujar Tantri usai pertemuan.
Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, R. Ichwanul Muslimin, menegaskan bahwa sinergi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi ancaman bencana.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan BPBD Jatim dalam berbagai upaya penanggulangan bencana. Dengan kerja sama yang lebih erat, kami bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan respons yang lebih cepat dan tepat saat terjadi bencana,” ungkapnya.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Sekretaris BPBD Jatim, Andhika N. Sudigda, bersama Plt. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Dhani Aribowo serta sejumlah tenaga fungsional BPBD Jatim.
“Jawa Timur merupakan provinsi dengan wilayah yang luas dan memiliki beragam potensi bencana. Oleh karena itu, strategi yang kami terapkan adalah memperkuat sinergi dengan BPBD kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Malang, dalam distribusi bantuan logistik dan peralatan agar respons terhadap bencana lebih cepat,” jelas Andhika.
BPBD Jatim telah mengimplementasikan berbagai program kesiapsiagaan, seperti Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), serta pendekatan bantuan logistik dan peralatan ke masing-masing daerah terdampak. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk aktif mengajukan usulan bantuan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) guna percepatan pemulihan pasca-bencana.
Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota.
“Kami menyarankan agar DPRD Kabupaten Malang dapat memperjuangkan tambahan anggaran untuk sektor kebencanaan. Saat ini, anggaran di beberapa daerah masih belum sebanding dengan tingginya potensi bencana yang ada,” tambah Andhika.
Dengan dorongan kuat dari DPRD Kabupaten Malang dan komitmen BPBD Jatim dalam mendukung daerah, diharapkan penanganan bencana di Kabupaten Malang dapat semakin cepat, tanggap, dan terkoordinasi dengan baik, sehingga mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
