Blitar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar pada 2025 mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 15,2 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Dana tersebut difokuskan untuk mendukung tiga sektor utama dalam layanan kesehatan: pembayaran iuran BPJS bagi warga miskin, perbaikan sarana kesehatan, serta pengadaan obat-obatan esensial.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Muhdianto, menyampaikan bahwa sebagian besar dana yakni sekitar Rp 12,6 miliar dialokasikan untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan dalam skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).
“Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang mengidap penyakit kronis,” ujarnya, Jumat (13/6/2025).
Ia menambahkan bahwa jumlah penerima bantuan masih cukup besar, sehingga diperlukan keberlanjutan dukungan anggaran.
Selain untuk pembayaran premi BPJS, dana tersebut juga digunakan untuk memperbaiki empat fasilitas kesehatan yang dianggap membutuhkan penanganan segera terdiri dari satu puskesmas dan tiga puskesmas pembantu (pustu). Total anggaran yang digelontorkan untuk program rehabilitasi ini mencapai Rp 1,68 miliar.
“Biaya untuk merehabilitasi puskesmas memang cukup tinggi. Maka untuk tahun ini, kami fokus menangani empat lokasi dulu. Di tahun berikutnya, akan dilakukan bergiliran sesuai dengan skala prioritas,” jelas Muhdianto.
Tak hanya itu, Dinas Kesehatan juga mengalokasikan Rp 864 juta untuk pengadaan obat-obatan, terutama untuk pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Ketersediaan obat ini dianggap sangat krusial demi menjaga stabilitas pasien dan mencegah dampak sosial yang lebih luas.
“Pasien gangguan jiwa sangat tergantung pada pengobatan yang rutin. Jika terputus, bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Karena itu, kami pastikan stoknya selalu ada di puskesmas,” tutur Muhdianto lagi.
Dia mengakui bahwa anggaran untuk pengadaan obat belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan ideal. Namun, pihaknya tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan pengobatan bagi pasien yang sangat membutuhkan.
“Kami sadar bahwa nominalnya belum besar. Tapi demi keberlanjutan pengobatan, terutama untuk pasien jiwa, kami prioritaskan dari alokasi yang ada,” katanya.( arif/ADV/Kominfo).
