Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID — Setelah berulang kali diberitakan, akhirnya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menginisiasi langkah progresif untuk menyelamatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica yang kini berada dalam kondisi kritis.
Tingkat sedimentasi yang menembus angka 93 persen, bendungan mrica tidak hanya mengalami penurunan drastis dalam produksi energi, tetapi juga menyimpan potensi bencana kemanusiaan berskala besar.
Didepan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfhi, Bupati Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana menegaskan, bahwa penanganan Waduk Mrica tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, hal itu mengingat padatnya populasi di sepanjang aliran sungai, potensi kerusakan atau jebolnya bendungan yang diproyeksikan dapat memicu dampak yang jauh lebih dahsyat dibanding tsunami Aceh 2004 silam, karena akan langsung menyapu berbagai kabupaten di wilayah hilir Jawa Tengah.
“Kami sangat membutuhkan kehadiran dan penguatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengintervensi penanganan ini secara menyeluruh. Penyelamatan harus dilakukan dari hulu di kawasan pegunungan Dieng yang berbatasan dengan Wonosobo dan Batang, hingga ke area hilir, sekaligus menjembatani komunikasi ke Pemerintah Pusat,” ujar Amalia pada rembug pembangunan provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di Pendopo Dipayudha Adigraha, yang dihadiri beberapa Kelamaan Daerah dari wilayah Kedu dan eks Banyumas, Senin (17/5/2026).
Dalam acara tersebut, Bupati Banjarnegara juga mengusulkan, formula kolaborasi yang melibatkan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap di wilayah tengah dan hilir, serta Wonosobo di wilayah hulu itu, formula tersebut bisa diwujudkan melalui Program Insentif Lingkungan berbasis lintas Kabupaten.
“Melalui skema imbal jasa lingkungan ini, pemerintah daerah di kawasan hilir yang berkepentingan langsung terhadap usia teknis Waduk Mrica seperti Banjarnegara dan Banyumas akan menyalurkan bantuan pendanaan atau kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo atau kelompok tani yang ada di hulu,” jelas Bupati Amalia.
Dana kompensasi tersebut diproyeksikan untuk membiayai para petani di kawasan Dieng agar bersedia mengalihkan lahan pertanian sayuran semusim mereka. Lahan-lahan tersebut nantinya akan dikonversi menjadi hutan kemasyarakatan atau perkebunan komoditas keras seperti teh dan kopi, yang memiliki kemampuan mengikat air dan tanah jauh lebih baik.
Dari beberapa teknis yang diusulkan meliputi, Penanaman pohon makadamia atau kareker di sela-sela tanaman kentang untuk menahan laju erosi tanah secara alami, serta pembangunan bendung penahan dan gully plugs di anak-anak Sungai Serayu wilayah Wonosobo untuk menangkap lumpur erosi sebelum masuk ke aliran utama.
” Selain itu, kami juga mengusulkan agar dilakukan pembuatan sumur resapan dan rorak massal di kawasan pertanian Dieng, hal itu guna menekan aliran permukaan yang kerap memicu banjir bandang dan tanah longsor, serta penyusunan dokumen induk tata ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir,” tambah Amalia.
Adanya beberapa usulan Bupati Banjarnegara langsung di respon baik Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, menyambut baik dan berjanji berkomitmen penuh mengawal usulan penyelamatan lingkungan skala besar yang bisa mengancam nyawa ribuan jiwa tersebut.
Didepan Bupati Banjarnegara dan beberapa Kepala Daerah lainnya, dirinya mengatakan, terkait kondisi darurat sedimentasi Waduk Mrica, Gubernur Lutfi meminta agar salinan surat rekomendasi dari pihak akademisi (Dekan) segera diserahkan ke Pemprov Jateng agar alokasi bantuan anggaran dan dukungan teknis dapat segera dikawal.
“Mengenai isu lingkungan di Wonosobo, kami sepakat dengan Program Insentif Lingkungan lintas kabupaten ini, saya langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah untuk segera mengkaji regulasi dan merumuskan mekanisme pemberian insentifnya secara matang,” ungkap Lutfi.
Masih kata Gubernur Lutfi,” mengingat kewenangan pengelolaan Sungai Serayu berada di bawah domain pemerintah pusat, Gubernur memastikan Pemprov Jateng akan segera melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” pungkasnya. (Gunawan).
