Surabaya, LENSANUSANTARA.CO.ID– Aksi demonstrasi yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sejumlah kebijakan pemerintah di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6/2026), berakhir ricuh. Aparat kepolisian mengamankan sejumlah peserta aksi setelah terjadi kerusuhan di penghujung demonstrasi.
Aksi yang diikuti ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat tersebut semula berlangsung damai. Demonstran menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta isu ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Namun situasi berubah sekitar pukul 18.00 WIB setelah massa menyatakan kecewa karena tidak ada perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menemui mereka. Ketegangan meningkat hingga sebagian massa melakukan pelemparan botol ke arah area Gedung Grahadi dan merusak pelindung pagar di lokasi.
Merespons kondisi tersebut, aparat kepolisian membubarkan aksi dan mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kericuhan.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. Lutfie Sulistiawan membenarkan adanya peserta aksi yang diamankan. Menurutnya, jumlah pasti masih dalam proses pendataan, namun sementara diperkirakan mencapai belasan orang.
Sementara itu, pendamping hukum dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya menyampaikan jumlah orang yang diamankan lebih banyak. Berdasarkan pendataan yang mereka lakukan, sedikitnya 24 orang dibawa aparat, terdiri atas mahasiswa, pekerja, hingga warga yang berada di sekitar lokasi aksi. KontraS juga meminta kepolisian segera memberikan kepastian hukum dan akses pendampingan bagi seluruh peserta aksi yang diamankan.
Koordinator aksi menyatakan demonstrasi digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Selain menghentikan Program MBG dan KDMP, massa juga membawa tuntutan terkait penciptaan lapangan kerja, peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, penolakan terhadap sejumlah regulasi, serta isu lingkungan hidup.
Hingga berita ini ditulis, aparat kepolisian masih melakukan pendataan terhadap peserta aksi yang diamankan. Belum ada informasi resmi mengenai status hukum masing-masing orang yang dibawa dari lokasi demonstrasi. Sementara itu, sejumlah organisasi bantuan hukum dan kelompok masyarakat sipil terus memantau proses penanganan para peserta aksi untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
