Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Kasus ditemukannya ulat pada menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Kabupaten Bondowoso terus menjadi perhatian berbagai pihak. Setelah sebelumnya Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bondowoso menyatakan masih menunggu arahan dan keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat untuk menindak lanjuti SPPG Jambeanom.
Sehingga, muncul perhatian dari kalangan medis yang menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses pengolahan makanan.
Dokter Spesialis Anak, dr. Rhefki, Sp.A, menjelaskan bahwa persoalan keamanan pangan tidak hanya dinilai dari kelayakan bangunan dapur atau fasilitas produksi, tetapi juga harus mencakup seluruh tahapan mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, apabila ditemukan ulat pada menu makanan, maka evaluasi yang perlu dilakukan bukan hanya terhadap tempat pengolahan, melainkan juga sistem dan proses produksi yang diterapkan.
“Kalau memang ditemukan ulat di menu, yang dievaluasi bukan hanya tempatnya, tetapi juga prosesnya. Bagaimana pemilihan bahannya, bagaimana proses produksinya, hingga bagaimana quality control dilakukan,” ujar dr. Rhefki.
Ia menambahkan, bahan pangan seperti sayuran memang berpotensi mengandung ulat apabila proses pencucian dan sortasi tidak dilakukan secara optimal sebelum dimasak.
Meski demikian, dr. Rhefki menjelaskan bahwa secara medis, tertelannya satu atau dua ulat kecil maupun telur ulat yang berasal dari sayur atau buah umumnya tidak membahayakan kesehatan.
“Kalau hanya satu atau dua ekor berukuran kecil, secara umum tidak berbahaya, Namun, yang menjadi perhatian adalah bagaimana proses pengendalian mutunya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” jelasnya.
Sorotan terhadap keamanan pangan dalam Program MBG sebenarnya telah disampaikan sejak akhir 2025 oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melalui surat terbuka yang diterbitkan saat maraknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah.
“Dalam surat tersebut, IDAI menekankan pentingnya penerapan keamanan pangan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat”. Jelasnya.
Selain itu, keberadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) disebut sebagai salah satu indikator bahwa tempat pengolahan dan penyajian makanan telah memenuhi persyaratan kesehatan.
“Namun, sertifikat tersebut dinilai harus dibarengi dengan penerapan standar operasional yang konsisten dalam setiap tahapan produksi”. Tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, seorang guru menemukan ulat pada menu sayur MBG yang disajikan di wilayah SPPG Jambeanom, Bondowoso.
Temuan tersebut kemudian disampaikan melalui grup koordinasi sekolah dan mendapat respons dari pihak SPPG yang menyampaikan permohonan maaf serta berjanji meningkatkan ketelitian dalam proses penyediaan makanan.
Koordinator SPPG Kabupaten Bondowoso juga menyatakan telah melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Gizi Nasional dan masih menunggu hasil evaluasi maupun keputusan dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut atas insiden tersebut.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari konsistensi penerapan standar keamanan pangan, sehingga kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap program nasional tersebut dapat dipertahankan.” Pungkas dr. Refkhi.
