Malang, LENSANUSANTARA.CO.ID – Menjelang Pemilihan Bupati Malang 2024, suhu politik mulai memanas dengan munculnya berita berita yang dianggap merugikan salah satu pasangan calon (Paslon). Salah satu sorotan adalah berita yang menyudutkan Abah Gunawan, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi dana hibah Jawa Timur, yang melibatkan 11 anggota DPRD Provinsi Jatim dari dapil Malang Raya.
Merespon hal ini, Calon Wakil Bupati Malang, dr. Umar Usman, MM, pasangan Calon Bupati Abah Gunawan menyayangkan munculnya pemberitaan yang dinilai membentuk opini publik secara negatif.
“Berita ini jelas merugikan kami. Kami berharap agar kontestasi Pilbup bisa berjalan dengan suasana damai dan sejuk, tanpa harus saling menjatuhkan melalui berita yang belum tentu terbukti kebenarannya,” ujar dr. Umar.
Menurutnya, sebaiknya para kandidat fokus pada kampanye yang menonjolkan karya nyata untuk menarik simpati masyarakat, bukan dengan menyerang lawan politik. Ia juga menjelaskan perbedaan antara kampanye negatif dan kampanye hitam, dua bentuk strategi yang kerap digunakan dalam kontestasi politik. Kampanye negatif, lanjutnya, dilakukan dengan menyoroti kelemahan atau kesalahan lawan berdasarkan data yang valid dan riil.
“Ini sah secara hukum dan bisa membantu masyarakat dalam membuat keputusan. Namun, pihak yang diserang bisa membalas dengan data atau argumen yang lebih kuat,” katanya.
Berbeda dengan kampanye negatif, kampanye hitam menurut dr. Umar, dilakukan dengan menyebarkan berita palsu atau tuduhan tanpa bukti yang relevan. “Kampanye hitam bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 280 ayat 1 huruf d UU Pemilu, yang menyatakan bahwa pelakunya bisa dipenjara hingga 2 tahun dan didenda maksimal Rp24 juta,” jelasnya.
Selain sorotan terkait berita miring, muncul pula hasil survei dari lembaga SeMART Politica, yang menunjukkan bahwa popularitas Sanusi calon lain dalam Pilbup mencapai 94,3 persen, dengan tingkat ketersukaan sebesar 82,6 persen.
Menanggapi hal ini, dr. Umar menegaskan bahwa Paslon GUS (Gunawan-Umar Usman) tidak terlalu memusingkan hasil survei tersebut.
“Popularitas dan elektabilitas biarlah masyarakat yang menilai. Kami lebih memilih fokus pada program nyata dan pelayanan terbaik untuk masyarakat Malang,” tegasnya.
Dalam menghadapi kontestasi politik yang semakin ketat, Paslon GUS berharap agar seluruh pihak dapat menjaga suasana kondusif dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang sehat.
