Purwakarta, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, meluncurkan kebijakan baru yang mengubah mekanisme pembayaran proyek infrastruktur. Mulai tahun ini, pembayaran proyek tidak lagi asal cair, tapi harus sesuai dengan volume pekerjaan yang terpasang dan direkomendasikan oleh Inspektorat Daerah, Senin (26/01/2026).
“Pekerjaan dibayarkan setelah dapat rekomendasi Iinspektorat” tegas Om Zein. Ia meminta Inspektorat jadi “gerbang terakhir” untuk mencegah pemborosan dan korupsi.
Jika nilai proyek Rp1 miliar, tapi yang terpasang hanya Rp800 juta, maka BAYAR HANYA Rp800 JUTA! Om Zein berharap kebijakan ini membuat anggaran daerah lebih efisien dan manfaatnya dirasakan masyarakat. “Purwakarta maju, transparan, dan berkualitas.
Kebijakan ini berlaku untuk semua proyek infrastruktur di Purwakarta, dan Om Zein meminta dukungan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. (Maman)
