Blitar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Upaya memperkuat kualitas pengawasan pemerintahan terus dilakukan DPRD Kabupaten Blitar. Salah satunya melalui langkah proaktif Komisi I yang turun langsung ke lapangan guna memastikan kebijakan berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Pada Kamis (23/04/2026), Komisi I melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dengan menyasar dua titik strategis, yakni Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Agenda ini tidak hanya berfokus pada evaluasi administratif, tetapi juga menggali sejauh mana kebijakan benar-benar diimplementasikan secara konkret.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Nugroho Bayu Laksono, menegaskan bahwa pendekatan jemput bola seperti ini penting untuk mendapatkan gambaran riil di lapangan. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan tertulis semata.
“Dengan turun langsung, kami bisa melihat apa yang sudah berjalan baik dan mana yang masih perlu diperbaiki. Ini bagian dari komitmen kami agar fungsi pengawasan benar-benar memberikan dampak,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan regulasi terkait lambang daerah. Bagi Komisi I, aspek ini bukan sekadar simbol formal, melainkan bagian dari identitas yang memiliki nilai historis dan harus dijaga konsistensinya dalam penerapan kebijakan.
Di sisi lain, pembahasan juga mengarah pada dinamika organisasi kemasyarakatan (ormas). Komisi I menilai ormas memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan. Namun, peran tersebut perlu didukung dengan pembinaan yang tepat serta pengawasan yang proporsional.
Di Bakesbangpol, rombongan DPRD menggali berbagai hal terkait mekanisme pembinaan ormas, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan. Salah satu fokusnya adalah bagaimana mendorong ormas agar tidak hanya aktif secara struktural, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Komisi I juga menekankan pentingnya pembaruan regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dinamika sosial yang terus berubah menuntut adanya kebijakan yang adaptif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Lebih jauh, kunjungan ini menjadi sarana memperkuat komunikasi antar perangkat daerah. Koordinasi yang solid dinilai sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.
“Pemerintahan yang baik lahir dari kolaborasi. DPRD, perangkat daerah, hingga masyarakat harus berjalan searah agar setiap program bisa tepat sasaran,” kata Nugroho.
Melalui langkah ini, DPRD Kabupaten Blitar ingin memastikan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, melainkan benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu mendorong terciptanya kebijakan yang lebih efektif, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
