Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bupati Jember Muhammad Fawait meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di Kantor Kecamatan Tanggul, Senin (4/5/2026). Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendekatkan dan melengkapi pelayanan publik hingga tingkat kecamatan.
Peresmian ditandai dengan pemasangan rompi kepada tim pelayanan MPP Mini sebagai simbol kesiapan operasional. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Jember dan Pengadilan Negeri Jember.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jember dan Pengadilan Negeri Jember.
Gus Fawait menegaskan bahwa kehadiran MPP Mini merupakan wujud nyata pemerataan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Jember. Kami bertekad melakukan perbaikan kepada pelayanan publik dimulai dari pelayanan Admindukcapil
“Warga di wilayah barat seperti Tanggul dan Sumberbaru, tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk mengurus administrasi, seperti cetak e-KTP sekarang cukup datang ke kecamatan,” kata Gus Fawait.
Ia bahkan menyebut MPP Mini ini sebagai “Pemkab Mini” karena ke depan sejumlah kepala OPD akan berkantor langsung di lokasi di tiga kecamatan seperti Kecamatan Tanggul, Jombang dan Kecamatan Mayang untuk memastikan pelayanan berjalan optimal.
“Selain itu, Pemkab Jember juga menggandeng Pengadilan Negeri Jember dalam upaya menyederhanakan proses administrasi kependudukan. Melalui kerja sama ini, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik antara dinas dan pengadilan,” terangnya
Ke depan kata Gus Fawait, kebutuhan putusan pengadilan terkait administrasi kependudukan bisa dilakukan secara daring melalui Zoom. Ini akan sangat memudahkan masyarakat.
“Dengan hadirnya MPP Mini di Kecamatan Tanggul, Mayang dan kecamatan jombang ,diharapkan masyarakat semakin mudah mengakses layanan pemerintahan tanpa harus menempuh jarak jauh,” pun
Gus Fawait juga mengingatkan seluruh camat dan lurah se-Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia mengaku masih menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan di tingkat kelurahan yang dinilai berbelit seperti kecamatan Kaliwates, Patrang dan Kecamatan Sumbersari.
“Pemerintah daerah telah memenuhi hak pegawai, termasuk tambahan penghasilan pegawai (TPP), sehingga harus diimbangi dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jember Isnaini Dwi Susanti menjelaskan bahwa layanan di MPP Mini cukup lengkap, mulai dari pembayaran pajak BPHTB, layanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan Samsat.
“Untuk pembayaran saat ini sudah bisa dilakukan melalui sistem barcode, sehingga lebih cepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran MPP Mini juga menjadi solusi berbagai persoalan administrasi kependudukan di masyarakat, seperti kesalahan data dalam Kartu Keluarga.
“Jika ada data yang tidak sesuai, misalnya tercatat meninggal padahal masih hidup, masyarakat bisa langsung mengurus perbaikannya melalui layanan Dispendukcapil di MPP Mini,” pungkasnya.
