Banyuwangi, LENSANUSANTARA.CO.ID – Program “Bupati Ngantor di Desa” atau Bunga Desa menjadi salah satu inovasi andalan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak pertama kali digagas pada 2021. Lewat program ini, Bupati Ipuk Fiestiandani turun langsung ke desa-desa untuk berdialog dengan masyarakat, menyerap aspirasi, sekaligus mencari solusi nyata di lapangan.
Dalam setiap kunjungannya, Ipuk tidak hanya bertemu warga, tetapi juga berdiskusi intens dengan kepala desa dan perangkatnya. Seperti yang terjadi saat pelaksanaan Bunga Desa di Kecamatan Purwoharjo, yang meliputi Desa Kradenan, Purwoharjo, dan Glagahagung.29/4/29.
Menariknya, dialog digelar santai di sebuah warung desa yang berada di tengah hutan jati. Suasana informal tersebut justru membuat para kepala desa lebih leluasa menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur jalan, kesiapan menghadapi musim kemarau akibat El Nino, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepala Desa Purwoharjo, Fauzi Amurullah, misalnya, secara langsung menanyakan strategi menghadapi potensi kekeringan panjang. Sementara itu, Kepala Desa Glagahagung, Mimin Budiarti, memaparkan upaya desanya dalam mendorong kemandirian ekonomi generasi muda.
“Pemuda yang tidak melanjutkan kuliah kami arahkan ke kegiatan produktif seperti peternakan kambing dan budidaya buah naga. Alhamdulillah, sudah ada yang berhasil hingga bisa melanjutkan pendidikan,” ungkap Mimin.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ipuk menegaskan bahwa Bunga Desa menjadi sarana penting bagi pemerintah daerah untuk memahami persoalan riil di masyarakat.
“Ada yang bisa langsung kami tindak lanjuti, ada juga yang perlu proses bertahap. Dengan bertemu langsung seperti ini, kami juga bisa menjelaskan kebijakan pemerintah secara lebih jelas kepada masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya menyerap aspirasi, setiap pelaksanaan Bunga Desa juga diisi dengan berbagai layanan publik langsung. Mulai dari layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi disediakan di balai desa setempat.
Dalam kegiatan di Desa Kradenan, misalnya, diawali dengan sarasehan kesehatan mental yang diikuti sekitar 120 warga dengan menghadirkan tenaga psikiater. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh dokter spesialis.
“Dengan layanan ini, warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut bisa langsung dirujuk,” jelas Ipuk.
Di sela kegiatan, Ipuk juga menyempatkan diri mengunjungi warga yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan kerja. Ia langsung menginstruksikan pihak desa dan puskesmas untuk memberikan pendampingan dan terapi rutin bagi warga tersebut.
Melalui program Bunga Desa, Pemkab Banyuwangi tidak hanya mendekatkan layanan, tetapi juga membangun komunikasi dua arah yang efektif. Program ini menjadi bukti bahwa pembangunan daerah dapat berjalan lebih tepat sasaran ketika pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat.(Munawar)
