Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bareng Rakyat menilai program Home Care Jember layak menjadi model pelayanan publik karena mengubah pola layanan kesehatan dari yang semula menunggu warga menjadi aktif menjangkau masyarakat terutama kelompok rentan, Kamis (30/7/2026).
Koordinator Daerah Bareng Rakyat Jember, Dwi Nouval Zakaria, mengatakan pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin negara tanpa dibatasi kondisi ekonomi maupun akses geografis.
“Home Care membalik cara pandang pelayanan publik. Negara tidak lagi menunggu rakyat datang, tetapi hadir mendatangi mereka yang paling membutuhkan. Bagi kami, inilah wajah negara yang bekerja untuk rakyat,” ucap Nouval.
Menurut Nouval, keberhasilan pelayanan publik tidak diukur dari megahnya birokrasi, melainkan dari kemampuannya menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh layanan.
“Program seperti Homecare layak menjadi rujukan daerah lain. Negara harus menghapus hambatan akses kesehatan, bukan membiarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi keterbatasan,” ujarnya.
Sementara Koordinator Nasional Bareng Rakyat Bidang Pengorganisiran, Svara Gerwaniandira, mengatakan pelayanan publik harus menjadi instrumen keadilan sosial. Negara, kata dia, wajib berpihak kepada kelompok yang paling rentan melalui kebijakan yang memperluas akses terhadap hak-hak dasar warga.
“Negara memperoleh legitimasi bukan karena banyaknya regulasi, tetapi karena kemampuannya hadir saat rakyat membutuhkan. Home Care menunjukkan pelayanan publik dapat keluar dari tembok birokrasi dan hadir di ruang hidup masyarakat,” kata Svara.
Meski mengapresiasi program tersebut, Svara menegaskan implementasi Home Care tetap harus diawasi agar kualitas layanan, tenaga kesehatan, pembiayaan, dan sistem rujukannya berjalan berkelanjutan.
“Kami mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tetapi tetap akan mengkritisi pelaksanaannya. Keberpihakan kepada rakyat harus dibuktikan melalui pelayanan publik yang berkualitas, bukan sekadar slogan,” ujarnya.
Bareng Rakyat merupakan organisasi gerakan yang bergerak di bidang pengorganisasian masyarakat, pendidikan politik, dan advokasi kebijakan publik.
“Organisasi ini mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, memperluas partisipasi warga dalam demokrasi, serta memperkuat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui pengawalan terhadap berbagai isu strategis di tingkat nasional maupun daerah,” pungkasnya.
