Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID — Jajaran Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Banjarnegara periode 2026–2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi salah satu momentum penting penguatan fungsi pengawasan independen terhadap penggunaan anggaran belanja Negara dan di Daerah.
Berlokasi di Baysand Surya Yudha Park, Kabupaten Banjarnegara, pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GNPK RI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Drs. H. KRH Hono Sejati, P.C., S.H., M.M.
Selain dihadiri secara langsung Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GNPK RI HM Basri Budi Utomo AS, S.IP., pelantikan juga hadir juga Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, Pembina PD GNPK RI, KH Abdul Haris Fata Yasin, S.IP., M.Si., Polres, Kejari Kodim 0704, juga elemen organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti MPC Pemuda Pancasila,GRIB, BPC HIPMI , Formasjakon, dan perwakilan Aliansi Wargo Hutomo.
Dalam sambutannya, Ketua PD GNPK RI Banjarnegara yang baru saja dilantik, Arief Ferdianto, menyampaikan sejak awal kemunculannya di Banjarnegara pada Oktober 2025 fokus utamanya adalah upaya pencegahan korupsi, serta memaparkan pencapaian Organisasi 10 bulan terakhir.
“Selama 10 bulan, kami GNPK RI Banjarnegara sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang telah dipelopori pengurus sebelum pelantikan resmi, antara lain, Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (9 Desember 2025) dengan membagikan 1.000 stiker imbauan lawan korupsi berlogo KPK yang menyantumkan kontak aduan, serta aksi berbagi dengan masyarakat, dan membuka posko aduan korupsi di alun-alun Banjarnegara selama 3 hari pada momentum pasar rakyat akhir Desember 2025,” jelas Arief, didepan Ketua umum pusat dan Ketua GNPK RI Jawa Tengah, Senin, (3/8/2026).
Kepada Ketua umum dan pengurus Wilayah Jawa Tengah, Arif yang menggunakan baju kebesaran serta peci hitam menambahkan, PD GNPK RI Banjarnegara, juga Aktif berpartisipasi dalam deklarasi bersama Aliansi Warga Utomo (wadah ormas, LSM, dan aktivis) pada 19 Juli 2026 untuk bersama menjaga kondusivitas daerah.
“GNPK RI Banjarnegara juga turut berpartisipasi pada acara sekolah berintegritas dengan berkolaborasi dengan Inspektorat dan Dinas Pendidikan Banjarnegara pada 23 Juli 2026 di SMP Negeri 1 Mandiraja dengan melibatkan 250 siswa dan guru, dan kami berkomitmen menjalankan amanat organisasi sesuai AD/ART GNPK RI untuk menciptakan Kabupaten Banjarnegara yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” tegas Arief.
Sementara dalam arahannya, Ketua PW GNPK RI Jateng Dr. KRH Hono Sejati menekankan, pentingnya jajaran pengurus wajib untuk meningkatkan keilmuan dan pemahaman hukum, dan menurutnya, saat ini modus operandi pelaku kejahatan korupsi semakin canggih dalam melakukan aksinya saat merampok uang milik negara.
“Korupsi adalah extraordinary crime (kejahatan luar biasa), maka cara penanganannya pun harus dengan langkah luar biasa, saya meminta agar pengurus PD GNPK RI Banjarnegara yang baru dilantik tidak sekadar menjalani seremonial, tetapi memikul tanggung jawab moral dan hukum di hadapan Tuhan dan masyarakat,” pesan Hono Sejati.
Masih kata Hono,” GNPK RI selama ini berfungsi sebagai mitra strategis kontrol sosial, pengawasan anggaran belanja negara dan daerah, hingga setiap pelaporan adanya indikasi penyimpangan langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK,” tambahnya.
Dilokasi yang sama, saya ditemui lensanusantara.co.id, Ketua Umum GNPK RI pusat HM Basri Budi Utomo AS, S.IP secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran pengurus GNPK RI Banjarnegara untuk tidak ragu terjun ke lapangan mengawasi proyek-proyek pembangunan, baik pengadaan barang maupun jasa konstruksi yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN.
“Harapan kita ke depan, teman-teman pengurus GNPK RI Banjarnegara, bisa langsung terjun turut mengawasi pelaksanaan program kegiatan yang menggunakan anggaran negara, kalau pengawasannya kurang, kualitas pembangunan pasti berkurang, dengan pengawasan ini, kita meminimalisir kebocoran anggaran agar tidak jor-joran dan memastikan kualitas pengerjaan sesuai spesifikasi teknis,” tegas Basri.
Basri menjelaskan, GNPK RI berinisiatif bergerak mandiri tanpa harus selalu menunggu aduan publik. Jika ditemukan indikasi penyimpangan di lapangan, pihak GNPK RI akan menyampaikan temuan awal kepada Bupati agar Bupati dapat menegur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Pengguna Anggaran untuk segera diperbaiki.
Apresiasi juga diberikan Bupati Amalia Desiana, hal itu disampaikan kepada wartawan usai kegiatan pelantikan pengurus GNPK RI, orang nomor 1 di Banjarnegara tersebut juga menegaskan kesiapan Pemerintah Daerah untuk bersinergi secara positif demi kemajuan kota dawet ayu saat ini.
“Saya menyambut baik niat dari gerakan pencegahan korupsi ini, memang pengawasan terhadap proyek dan anggaran bisa dilakukan oleh siapapun, baik GNPK RI maupun masyarakat sipil, informasi pengawasan tersebut juga bisa disampaikan kepada kami ataupun APH untuk di tindaklanjuti sebagaimana sejauh apa yang dilihat langsung dilapangan,” ungkap Amalia Desiana.
Bupati Amalia juga berharap, dengan dilantiknya Kepengurusan GNPK RI Banjarnegara bisa menambah semangat seluruh OPD dan bisa berpartisipasi mengawasi segala kegiatan yang ada di Banjarnegara baik anggaran APBN, ABPD Propinsi hingga Daerah.
“Kami Pemerintah Daerah Banjarnegara berkomitmen, akan membuka transparansi informasi publik melalui metode Focus Group Discussion (FGD), agar komunikasi dan diskusi pembangunan berjalan substantif,” pungkas Bupati. (Gunawan).
