Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Sebanyak 18 kepada desa di Kabupaten Bondowoso masa jebatannya akan berakhir di penghujung tahun 2023 ini. Jika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tidak dilaksanakan tahun ini juga. maka secara otomatis desa akan dijabat oleh Pj selama dua tahun.
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir mengatakan akan mendukung, jika Pemkab ingin melaksanakan Pilkades serentak. Walaupun sebenarnya, dalam APBD 2023 anggaran untuk kegiatan itu tidak ada.
Menurut Dhafir, jika mengacu pada aturan KPU yang ada, enam bulan sebelum pemilihan kepala daerah. Maka, tidak boleh ada Pilkades. Agar masa kampanye itu tidak terganggu.
Kendati begitu, kata Dhafir, muncul surat edaran dari Kemendagri yang menyatakan bahwa daerah bisa melaksanakan Pilkades. Dengan catatan, sudah dilakukan pembahasan antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terkait kondusifitas masyarakat, ketersediaan anggaran. Serta mendapat rekomendasi dari Pemprov Jatim.
“Akhirnya setelah pimpinan (DPRD Bondowoso, red) konsultasi ke Kemendagri, mempersilahkan kepada daerah,” ujar Dhafir
Oleh sebab itu, Dhafir yakin jika Pilkades serentak di 18 desa dilaksanakan tahun ini, kondisi masyarakat akan tetap kondusif. Karena konteks Pilkades dan Pemilu berbeda. Terlebih jika ditunda, maka Pilkades baru bisa dilaksanakan pada akhir 2025 mendatang.
“Sementara desa itu kan diharapkan dipimpin oleh orang yang dipilih oleh rakyat,” sambungnya.
Ditanya terkait kemampuan anggaran, Dhafir menegaskan dalam APBD 2023, Pemkab tidak mengajukan untuk anggaran Pilkades serentak. Meski begitu, hal tersebut menurutnya bukan masalah besar. Karena anggaran yang dibutuhkan terbilang tidak terlalu banyak.
“Selama itu untuk kepentingan rakyat, saya pikir tidak masalah. Daripada dipimpin selama dua tahun oleh PJ,” tandasnya.
Hal ini, lanjutnya, dapat dilakukan dengan cara Bupati berkirim surat ke DPRD. Pemberitahuan untuk menambah jumlah defisit daerah, untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pilkades serentak. Anggaran yang dibutuhkan menurutnya kurang lebih hanya membutuhkan Rp 1 hingga 1,5 miliar saja.
“Bukan hal yang sulit, kalau memang Pilkades mau dilaksanakan,” pungkas Dhafir. (*)
