Lensa Nusantara
Banyuwangi Featured

Hingga Kini Program PTSL Desa Karangsari Sisakan Polemik yang Tak Kunjung Selesai

Banyuwangi, LENSANUSANTARA.CO.ID -Pemerintah Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, kembali menggelar mediasi secara terbuka, bertempat di Aula Desa, mempertemukan puluhan perwakilan warga dengan Kepala Dusun (KADUS), pada hari Selasa (18/11/2020) siang, guna mendapatkan titik temu terkait permintaan pengembalian biaya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2017 – 2018, yang dianggap menyimpang dari ketentuan.

Gelar mediasi yang mengundang hadirkan Suyanto, Kepala Dusun (KADUS) Gumuk (sekarang masih aktif) yang pada waktu itu juga sebagai Ketua Panitia Program PTSL 2017 – 2018, beserta puluhan perwakilan warga yang di pimpin langsung oleh Budiyono, selaku Kepala Desa Karangsari bersama tiga pilar.

Dalam mediasi tersebut puluhan perwakilan warga Dusun Gumuk, meminta kepada Suyanto, untuk memberikan keterangan secara rinci terkait biaya Ptsl, yang seharusnya menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Mentri yakni, Mentri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mentri Dalam Negri, dan Mentri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang dituangkan dalam peraturan Mentri No 2 Tahun 2017, dan instruksi Presiden No 2 Tahun 2018, bahwa kepengurusan program Ptsl dikenakan biaya sebesar Rp 150 Ribu

Abdul karim mengatakan pada saat mediasi berlangsung mengatakan, Kami meminta penjelasan dan rincian yang sejelas-jelasnya dari Suyanto (Kadus Gumuk) mengenai besarnya pungutan biaya Ptsl, Di Dusun Gumuk Khususnya, dan Desa Karangsari umumnya, biar kami faham dan mengerti kelebihan dana itu dipergunakan untuk apa dan untuk siapa.

Kalau memang suyanto tidak bisa memberikan keterangan yang jelas, lanjutnya lagi, warga menuntut agar uang yang diduga telah di pungli itu untuk segera dikembalikan pada warga, atau kalau tidak sanggup warga menyuruh agar dia mengundurkan diri sebagai Kadus,” papar Abdul Karim warga dusun gumuk dan keponakanya yang telah memberikan uang Program Ptsl 2017 – 2018, pada Suyanto sebesar Rp 1.500.000 dan Rp 2.250.000, pada saat debat dalam gelar mediasi.

Sementara setelah seluruh perwakilan warga selesai menyampaikan segala aspirasinya dalam gelar mediasi, Budiyono, Kades Karangsari, menunjuk Suyanto (Kadus Gumuk) memberikan jawaban terkait semua tuntutan warga dan menjawab apakah benar apa yang telah dikatakan oleh Abdul Karim, dan keponakanya atas pemberian uang yang sudah disebutkan tersebut

“Memang iya saya (Suyanto) pada waktu itu telah menerima uang dari Abdul Karim, dan keponakanya senilai Rp 1.500.000, dan Rp 2.250.000, tapi semua itu untuk akte jual beli tanah dan lain-lain, dan perlu saya tegaskan, keberagaman biaya Ptsl pada waktu itu bukan panitia yang menentukan, ketentuan harga yang ber macam-macam itu semua adalah Pejabat Pembuat Akte Tanah, dalih Suyanto, pada saat memberikan jawaban pada puluhan perwakilan warga dalam gelar mediasi waktu menyampaikan hak jawabnya

Sementara ditempat yang sama, Kepala Desa Karangsari, menghimbau pada perwakilan warga (Dusun Gumuk) untuk datang ke Balai Dusun, guna meminta penjelasan yang rinci dan jelas secara langsung dari Suyanto, tentang bagaimana dan pada siapa lebihan uang program Ptsl yang seharusnya sebesar Rp 150 Ribu tersebut terakhir yang menerima, dan apabila tidak terjadi titik temu, akan di pertemukan di Kantor Desa kembali, pungkas Budiyono.(tim)

Related posts

Ponpes Al-Ishlah Penyelenggara Hewan Kurban Terbanyak se-Indonesia, Bupati Bondowoso Serahkan Secara Simbolis

Redaksi

Sikap Kepedulian Ali Mansur Terhadap Rakyatnya Yang Menyandang Difabel Daksa

ADM

Misi Dibentuknya Komunitas Lingkar Hijau Pesisir

Redaksi