Lensa Nusantara
Featured Pemerintahan

Kabupaten Rembang Digelontor Dana Desa Rp. 260 Miliar


Rembang, LENSANUSANTARA.CO.ID – Tahun ini (2021 red) Kabupaten Rembang diglontor dana desa (DD) sebesar Rp 260 miliar lebih. Dana sebesar itu untuk 287 desa se-kabupaten Rembang dengan cara dikirim tiga tahapan 40, 40 dan 20 persen. Prioritasnya untuk mendukung bantuan langsung tunai (BLT).

Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa (P3D) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang Heru Susilo menyampaikan saat ini tahapannya proses Koordinasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati.

“Kita pada tahap persiapan pengajuan ke KPPN. Untuk syarat-syarat sudah cukup semua,” bilangnya. Rabu (20/1/2021)

Terkait syarat yang disiapkan perda APBD. Lalu perbup tentang pengaturan dana desa. Termasuk untuk tingkat desa. Yakni syarat pencairan perdes APBDes 2021 dengan perkades penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Syarat ini dilampirkan soft dan hard copy. Disampaikan Kemenkeu lewat KPPN Pati. Termasuk surat kuasa pemindahbukuan. Dari bupati kepada bendahara umum di KPPN Pati. Jadi dari rekening umum negara nanti masuk kabupaten hanya pencatatan saja.

“Begitu masuk hari itu langsung keluar dikirim ke rekening desa. Jadi di kabupaten hanya tercatat di tanggal yang sama, hari itu juga masuk di rekening desa. Dengan alokasi besarnya masih sama di tahun 2020,” imbuhnya.

Lalu bagaimana prioritas penggunaan dana desa. Hal ini sudah diatur Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no.13 tahun 2020. Disitu diatur prioritas utama untuk BLT, masih sama tahun sebelumnya.

Tahun ini sudah diatur Rp 300 ribu dikali 12 bulan dikali jumlah KPM. Artinya dialokasikan langsung selama setahun. Ini berbeda 2020 hanya 9 bulan. Bagi yang tersedia cukup anggaran, sebab pada pelaksanaan desa banyak yang cukup enam bulan. Sebab di tahap 1 sudah dipakai untuk pembangunan pemberdayaan untuk awal April 2020.

”Kalau dari pemerintah pusat belum mengetahui. Di peraturan menteri keuangan langsung diatur demikian. Jelasnya untuk pemulihan ekonomi nasional,” terangnya.

Selebihnya dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa atau swakelola. “Nanti untuk KK yang miskin atau masuk bantuan tersebut. Untuk dilibatkan di padat karya tunai desa sebagai pekerja,” ujarnya.(Ag)

Related posts

Darul Falah Jadi Pondok Pesantren Tangguh Semeru di Bondowoso

Lensa Nusantara

Pangkalan Agen PT. Persada Abadi Jual Elpiji 25 Ribu, Minta Polisi Usut Tuntas

Lensa Nusantara

Upaya Pemulihan Perekonomian Nasional Melalui BPUM, Pamekasan Mendapat Jatah 78.249

Lensa Nusantara