Lensa Nusantara
Berita Featured

Laporan Semakin Melebar, Sejumlah Tokoh Datang Penuhi Klarifikasi Bawaslu Rembang

Rembang, LENSANUSANTARA.CO.ID – Laporan yang diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang pasca Pilkada ini semakin melebar, karena banyak pihak ikut terseret dilaporkan.

Menurut versi pelapor, mereka dituding telah menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenangkan Pilkada, Abdul Hafidz – Hanies Cholil Barro’.

Data yang kami himpun, selain pihak pelapor, sepanjang hari Senin (1 Februari 2021) kemarin, ada 10 orang terlapor diklarifikasi oleh Bawaslu. Diantaranya anak dan keponakan calon Bupati incumbent, Abdul Hafidz. Kemudian di jajaran pejabat teras, terdapat nama Moch. Daenuri Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, serta Supadi Ketua DPRD Rembang.

Selain itu, sejumlah pegawai negeri setingkat kepala bidang, Kasubag dan mantan anggota DPRD, turut dipanggil.

Moch. Daenuri misalnya. Ia mengaku heran kenapa percepatan pencetakan KTP elektronik sebelum Pilkada dipermasalahkan, padahal kebijakan tersebut merupakan perintah dari Kementerian Dalam Negeri, karena syarat nyoblos ke TPS harus membawa KTP. Kebetulan perekaman data KTP elektronik di Kabupaten Rembang termasuk cukup tinggi, mencapai 99,7 %.

13 ribu keping KTP kami cetak, kami melakukan seperti ini bukan hanya menjelang Pilkada saja. Setelah jadi, kita kirim kepada warga lewat pak camat dan kepala desa. Khusus menjelang Pilkada, memang ada perintah pak Dirjen Kemendagri. Mendekati hari coblosan, tinggal 39 orang di Kabupaten Rembang yang belum melakukan perekaman,” paparnya.

Daenuri menambahkan ketika ditemukan pemilik KTP masih belum cukup umur, ia membenarkan ada semacam anomali data dari tingkat pusat yang tidak disengaja.

“Anomali data ini karena kesalahan penempatan usia dan status perkawinan. Yang dimasalahkan hanya 2 orang, tadi sudah saya jelaskan kepada Bawaslu,” terang Daenuri kepada wartawan, Selasa (2/2/2021)

Menurutnya, prinsip dasar pembuatan KTP, ketika seseorang belum berusia 16 tahun tidak bisa difoto, dan sebelum usia 17 tahun, KTP elektronik tidak bisa dicetak.

“Proses yang kita lakukan, tidak ada kaitan dukung A atau dukung B, “ pungkasnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto mengungkapkan klarifikasi pelapor dan terlapor ini, berkaitan dengan 9 laporan yang masuk ke Bawaslu.

“Pelapor kita mintai keterangan pertama, kemarin pagi. Setelah itu terlapor, semua hadir. Masing-masing terlapor dirinci sangkaannya, intinya merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon,” kata Totok.

Totok menambahkan setelah klarifikasi, hasilnya akan menjadi bahan rapat dengan pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Rembang, untuk menentukan laporan tersebut layak diteruskan ke proses hukum atau tidak. Pihaknya bersama Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mempunyai waktu selama 5 hari.

Kalau tidak memenuhi unsur pelanggaran, karena kurang alat bukti atau keterangan para pihak tidak menguatkan, maka kasus itu harus dihentikan melalui rapat pleno Gakkumdu di pembahasan kedua. Kalau memenuhi unsur, ya ditingkatkan ke kepolisian. Perkiraan Jum’at atau Sabtu sudah rampung pembahasan kedua,” tandasnya. (Ag)

Related posts

Gubernur Lampung Lantik Nanang-Pandu Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026

Lensa Nusantara

Bupati Bantaeng Beri Bantuan Korban Angin Puting Beliung

Lensa Nusantara

FPII Korwil Way Kanan Aprisiasi Penyelenggara Pilkada 2020 yang Berjalan Baik

Lensa Nusantara