Trenggalek, LENSANUSANTARA.CO.ID – Sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu dari tiga daerah yang dinilai layak menjadi rujukan dalam penerapan PPKM Mikro. Diantaranya karena Kabupaten Trenggalek dinilai telah melakukan penanganan secara terstruktur.
Sebelumnya di bulan Januari 2021, Kabupaten Trenggalek masuk dalam kategori zona merah. Namun dengan berbagai langkah penanganan hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dinilai efektif dalam menekan penyebaran Covid-19.
Kendati demikian, Plh. Bupati Trenggalek, Ir. Joko Irianto, M.Si., mengingatkan bahwa penilaian tersebut jangan sampai membuat lengah. Tetapi justru semakin meningkatkan kewaspadaan hingga di tingkat komunitas terkecil.
“Karena virus ini masih ada, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan, ini perlu kita tingkatkan dalam rangka menyukseskan program PPKM skala mikro ini,” ungkap Plh. Bupati Trenggalek saat menghadiri peresmian Kampung Tangguh Semeru di Desa Jombok Kecamatan Pule, Senin (22/2/2021).
“Dan saya yakin dengan adanya posko Kampung Tangguh Semeru, ini markas besarnya teman-teman tim Satgas Desa ini, sehingga apabila di RT itu ada suatu gejala maka dari posko ini dilakukan pengawasan dan penindakan,” imbuhnya.
Selain terkait penerapan PPKM Mikro, Plh. Bupati Joko Irianto juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi nasional. Untuk itu dirinya meminta para Kepala Desa untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat.
“Pemerintah Pusat itu sudah menjalankan vaksinasi ke sekian banyak orang, termasuk di Trenggalek ini sudah sekitar 7.000 tenaga kesehatan, sebentar lagi ini aparat setelah itu masyarakat, apabila vaksinasi sudah masuk ke masyarakat ini betul-betul kami mohon bantuan kepada Pak Kades, semua perangkat, serta tim satgas untuk menjelaskan ke masyarakat,” harapnya.
“Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa vaksin itu membuat orang tambah sakit, jangan sampai ada masyarakat yang menolak, supaya semua tervaksinasi kecuali bagi yang memang tidak bisa menerima berdasarkan catatan medis,” tutur Plh. Bupati. (Aping/mam)
