Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID –
Jelang palantikan TP2D Kabupaten Bondowoso oleh Bupati Salwa Arifin, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Bondowoso, H. Imam Thahir menggelar jumpa pers, Kamis siang, (26/8/2021).
Dalam keterangan persnya, banyak hal yang diungkapkan oleh H. Tahir. salah satunya mengungkap orang-orang yang ada disekitar Bupati Bondowoso saat ini.
Menurutnya, penasehat Bupati Salwa adalah orang yang mengedepankan kepentingan pribadinya. Dia juga menyebut orang yang memberikan pendapat kepada Bupati Salwa kurang memahami peta politik di Bondowoso.
“Terus terang saja, hari ini Bupati Salwa hanya didukung oleh 6 orang di legislatif, itupun dari fraksi PPP. Adapun PDI-P, kita bisa melihat sendiri bagaimana kondisinya,” ujar H. Thahir.
Dia mengatakan, seandainya penasehat Bupati punya kemampuan tentang politik yang baik, pasti mereka memberikan nasehat yang benar dan menutup celah yang dapat dipersoalkan.
“Tapi penasehat Bupati adalah orang oportunis,” ungkapnya,
Maka, kata dia, hal itu bisa menghadapkan Bupati kepada persoalan besar, bersebrangan dengan DPRD. ini sebuah sikap yang tidak arif yang harus dihentikan, agar Bupati tidak terjerumus ke dalam persoalan, yang mana persoalan itu nantinya bisa menyeret semua pihak yang ada di internal Pemerintahan ke dalam persoalan yang besar.
Dalam kesempatan itu, H. Thahir juga berpamitan kepada rekan-rekan seperjuangannya di Dewan Riset Daerah (DRD), pasca dirinya tidak masuk ke tim TP2D besutan Bupati Salwa tersebut.
“Hari ini mungkin pertemuan tarakhir saya dengan teman-teman DRD, yang sama-sama tidak menghendaki, bu Farida (Kepala Bappeda) juga tidak menghendaki, apa boleh buat, Undang-undangnya sudah ditiadakan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa,” kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, apa yang dilakukannya selama ini sebagai DRD, menjadi sumbangsih dan bukan menjadi masalah, karena sebetulnya DRD hadir untuk memberikan sumbangsih bagi kabupaten Bondowoso.
“Hari ini saya perlu mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada Bupati, yang selama ini sudah bekerja sama dengan DRD, sehingga DRD dapat mewujudkan program kerja,” jelasnya.
Kendati tidak direkrut sebagai tim TP2D oleh Bupati Salwa, H. Thahir menegaskan, setelah DRD di cabut, pihaknya masih tetap mengawal pemerintahan SABAR, dengan mengupayakan mencari referensi yang sah secara Hukum.
“Sehingga kita bisa membantu pemerintahan SABAR ini,” tuturnya.
DRD adalah Dewan Riset Daerah yang diketuai oleh H. Thahir. Namun seiring berjalannya waktu, DRD tersebut diganti dengan nama tim percepatan pembanguan Daerah (TP2D).
Adapun orang-orang yang ada di DRD sebelumnya, tidak masuk di TP2D tersebut. (*/ubay)
