Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID –
Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang ikut bersinergi untuk pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). Bertempat di ruang peringgitan Bupati, Selasa, (31/8/2021).
Rapat Koordinasi secara virtual tersebut dalam rangka membangun komitmen pencegahan korupsi di daerah. Dimana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan launching sinergitas pengelolaan MCP bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Kepala Inspektorat Bondowowo Ahmad mengatakan, pelaksanaan MCP bersama merupakan sistem pengawasan tata kelola pemerintahan di daerah.
Menurutnya, ada 8 area yang menjadi konsentrasi pengawasan, yakni Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
“Itu konsentrasi KPK dan Kemendagri untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan MCP ini,” terang Ahmad.
MCP adalah sistem aplikasi bersama rencana pencegahan korupsi di Daerah. Pemegang kendali MCP di Kabupaten dipegang oleh Sekretaris daerah (Sekda) dan Adminnya adalah Inspektorat.
Sementara itu, ketua KPK Firli Bahuri dalam pemaparannya menyampaikan, pentingnya sinergitas antara KPK, Kemendagri dan BPKP untuk penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik.
Harapannya, dengan pengelolaan MCP bersama-sama akan memastikan perbaikan tata kelola berlangsung secara kontinu, masif dan terukur.
“KPK mengkoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi 8 area perbaikan tata kelola Pemda yang terangkum dalam MCP,” jelas Firli.
Dengan penerapan MCP ini, lembaga anti rasuah dan institusi pengawasan penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah bisa lebih optimal mencegah korupsi di berbagai daerah. (*/ubay)
