Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember diproyeksikan mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga Rp4,6 triliun per tahun, angka yang bahkan melampaui total APBD Jember. Potensi besar ini mengemuka dalam kunjungan kerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kamis (16/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Dadan disambut langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait, serta turut hadir Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba. Agenda utama yakni meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Sholawat Nusantara di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang.
Usai meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Sholawat Nusantara di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, rombongan meninjau langsung proses pelaksanaan MBG di dapur SPPG untuk memastikan kesiapan operasional di lapangan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi keseriusan Pemkab Jember, terutama dalam penyediaan data penerima manfaat yang dinilai akurat dan komprehensif.
“Jember ini salah satu kabupaten yang sangat cermat dalam melengkapi data penerima manfaat. Karena itu kami sering menjadikannya contoh,” ujarnya.
Dadan mengungkapkan, saat ini telah ada 207 SPPG yang beroperasi di Jember, dari total kebutuhan sekitar 400 unit. Dengan jumlah tersebut, perputaran dana diperkirakan mencapai Rp207 miliar setiap bulan.
“Setiap SPPG menerima sekitar Rp1 miliar per bulan. Sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, sehingga petani, peternak, nelayan, dan UMKM ikut merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Selain itu, sekitar 20 persen anggaran digunakan untuk operasional, termasuk menggaji sekitar 47 relawan di setiap SPPG, sementara 10 persen lainnya untuk pengembalian investasi mitra.
Dari sisi pengawasan, BGN menyiapkan sistem berlapis, mulai dari unit internal hingga pelibatan masyarakat.
“Masyarakat bisa ikut mengawasi dengan melaporkan kualitas menu setiap hari. Kami juga mendorong pemerintah daerah tegas terhadap SPPG yang tidak patuh SOP,” tambahnya.
Menanggapi sorotan di media sosial terkait MBG, Dadan menyebut hal tersebut sebagai masukan penting untuk perbaikan program.
“Kami berterima kasih atas kritik yang ada karena itu menjadi insight bagi kami,” ujarnya.
Adapun kendala di lapangan umumnya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar operasional. Namun, pembinaan terus dilakukan agar kualitas layanan merata.
“Terkait potensi kendala pasokan energi seperti LPG, BGN telah berkoordinasi dengan Pertamina dan Pertagas untuk menyiapkan alternatif, termasuk konversi ke CNG (Compressed Natural Gas) maupun jaringan gas bumi,” pungkas Dadan.
Sementara itu, Gus Fawait, mengungkapkan Pemkab Jember menyambut baik program MBG berpotensi memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah.
Menurut dia, jika seluruh program berjalan optimal sesuai jumlah penerima manfaat, perputaran uang dari MBG di Jember diperkirakan mencapai Rp 4 hingga Rp 4,6 triliun per tahun.
“Angka itu bahkan hampir setara dengan APBD Jember yang sekitar Rp 4,3 triliun. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus membuka lapangan pekerjaan,” kata Gus Fawait.
Ia menambahkan, program tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja, termasuk bagi ibu rumah tangga dan kelompok rentan lainnya.
“Banyak yang sebelumnya tidak bekerja, seperti ibu rumah tangga atau janda, kini bisa terlibat. Ini tentu akan menurunkan angka pengangguran dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Pemkab Jember, lanjut Gus Fawait, berkomitmen mengawal pelaksanaan program MBG melalui satuan tugas (satgas) agar berjalan optimal, meski diakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam tahap awal.
“Ini program besar, wajar jika masih ada kekurangan. Tapi kami akan bahu membahu untuk menyukseskannya,” katanya.
Saat ini, kata dia, sekitar 200 dapur MBG telah beroperasi di Jember dengan nilai perputaran dana mencapai miliaran rupiah setiap bulan.
“Pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi bersama dinas kesehatan agar seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan,” paparanya.
