Lensa Nusantara
Berita

Ketua Komisi II DPRD Batubara Ali Hatta Sebut Perketat Pengawasan Perkebunan Menyikapi Soal Dampak Banjir Tahunan

Batubara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Perkebunan yang berada dikawasan pemukiman dan areal pertanian warga Batubara belakangan ini sering berhadapan dengan persoalan banjir tak dapat dipisahkan dari areal perkebunan yang berhadapan langsung dengan dampak banjir tahunan tersebut di 5 kecamatan diantaranya kecamatan Sei balai kecamatan Talawi,kecamatan Nibung Hangus,kecamatan Datuk Tanah Datar ,Kecamatan Tanjung Tiram dan kecamatan Lima Puluh.


Lensa mencoba mengklarifikasi kepada Ali Hatta S.Sos selaku ketua Komisi II mempertanyakan tentang peran Perkebunan dalam membantu Mengatasi persoalan banjir bersama pemerintahan kabupaten Batubara.

Ali mengatakan Komisi II sesuai peran dan fungsinya dan sebagai mitra kerja secara khusus berhubungan dengan persoalan perkebunan tetap melakukan pengawasan berupa telaahan UU dan aturan yang mengatur tentang perkebunan ini sendiri sejauh mana perkebunan mengikuti aturan tentang tatakelola yang dilakukan perkebunan menurut UU tersebut telah dijalankan terkait juga soal CSR..

BACA JUGA :  APPJASS Menolak Monopoli Alfamart di Seluruh Kapal di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan

Ali juga mengagendakan pembahasan dengan mitra kerja dalam hal ini pihak perkebunan dan dinas terkait sejauh mana dampak persoalan kanalisasi sungai yang dilakukan perkebunan dalam melindungi arealnya dengan pertanian warga yang berdampak banjir walaupun persoalan Banjir terkait dengan komisi I DPRD ,namun secara implisit Ali mengatakan Komisi II belum bisa memastikan apakah perkebunan juga ikut memberikan dampak, Ia mencoba melihat apakah ada hubungannya dengan dampak banjir, dalam pandangan komisi II tentang perkebunan Ia menjelaskan perlu kajian terlebih dahulu mengumpulkan data pendukung terhadap persoalan banjir yang merendam pertanian dan pemukiman warga sehingga kita tidak mau menduga duga sebelum terkumpulnya data Dari dinas terkait yang akan dianggarkan dalam RAPBD tahun ini ujar Ali.

BACA JUGA :  DPC IPI Bondowoso : Setelah Wabah Covid-19 Ini Berakhir, Kami Pelaku Pariwisata Akan Kembali Memberikan Pendapatan untuk Negara

Menurutnya lagi kajian tentang perkebunan meliputi soal perizinan HGU dan luas areal yang perlu dibicarakan secara tepat sebagai bentuk wujud pengawasan DPRD terhadap sektor perkebunan.

BACA JUGA :  PT. WAP "Terancam Akan Disegel" Menurut Ketua DPD GRPPH-RI

Beberapa perkebunan yang berada di kabupaten Batubara seperti PTPN IV.Lonsum,Socfindo PT SMA, PT Muis yang berurusan dengan pemerintahan Batubara akan dilakukan komunikasi secara menyeluruh khususnya pengawasan terhadap hasil kajian dampak banjir setelah diketahui secara valid berdasarkan data yang menyimpulkan ada tidaknya dampak yang di akibatkan banjir dilahan pertanian dan pemukiman warga yang memprihatinkan kalangan DPRD, pemerintah dan masyarakat Batubara jelas Ali kepada Lensa.(Irwansyah Nasution)