Sekretaris F-PKB Sayangkan Pernyataan Ketua DPC Gerindra Bondowoso

  • Bagikan
Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah BANNER-BANTAENG_page-0001.jpg

Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Sutriyono, MM, menyayangkan pernyataan Ketua DPC Gerindra.

Diketahui, ketua DPC Gerindra Bondowoso Setyo Budi mengatakan bahwa, Ketua DPRD tidak konsisten terkait penundaan pembahasan Draft KUA PPAS Tahun Anggaran 2022.

“Wajar jika ada Anggota DPRD tidak memahami Keputusan Banmus terkait penundaan pembahasan Draft Rancangan KUA-PPAS 2022,  karena tidak semua anggota DPRD menjadi anggota Banmus”, ujar Sutriyono, Jumat (3/12/2021).

Menurut Sutriyono, unsur pimpinan dan Ketua DPRD tetap konsisten dengan hasil kesepakatan dengan eksekutif dan tetap konsisten melaksanakan ketentuan perundangan terkait tahapan penyusunan APBD.

Dia memaparkan, bahwa penundaan pembahasan Draft KUA-PPAS Tahun 2022, merupakan hasil rapat koordinasi antara Pimpinan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 16 November 2021. Yang dituangkan dalam Catatan Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD Kabupaten Bondowoso, point 3, yang berbunyi: Pimpinan DPRD menyepakati bahwa dalam pembahasan KU dan PPAS dan Raperda APBD tahun anggaran 2022, dibahas sesuai prosedur yaitu setelah pembahasan Raperda Perubahan RPJMD dan Perubahan RKPD.

BACA JUGA :  Camat Tlogosari Tegaskan, Patuhi Prokes Tak Gelar Visi-Misi Terbuka Bagi Calon Kades

Hal tersebut, kata Sutriyono, dikarenakan RPJMD dan RKPD sebagai dasar penyusunan KU dan PPAS dan Raperda APBD.

Terlebih, kata Sutriyono, penundaan pembahasan KUA PPAS tahun 2022, karena unsur pimpinan DPRD melaksanakan Keputusan Rapat Pimpinan DRPD dan tim anggaran Pemerintah Daerah, menghormati Nota penjelasan Bupati terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bondowoso pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 1 November 2021 dan Keputusan Bamus.

Sutriyono menjelaskan, dalam nota penjelasan Bupati terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 1 November 2021, menyatakan, ‘Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso, juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selanjutnya, kata Sutriyono, keputusan Banmus (Badan Musyawarah), meminta Pansus I (RPJMD), agar memprioritaskan pembahasan revisi RPJMD. Karena akan dijadikan dasar penyusunan KUA-PPAS.

“Sampai saat ini, Pansus I masih bekerja dan belum ada laporan perkembangan pembahasan sesuai Tatib DPRD. jika dirunut akar persoalannya, peristiwa tersebut terjadi karena Pemkab terlambat memasukkan dokumen KUA PPAS ke DPRD” terang Sutriyono.

BACA JUGA :  PWI Kabupaten Bogor Dapat Kunjungan dari Satuan Intelijen Brimob Kelapa Dua

Sutriyono juga menegaskan, terkait Surat Sekretaris DPRD tertanggal 25 November 2021, yang menyatakan Sekretaris DPRD belum diperbolehkan menerima dokumen KUA PPAS oleh Pimpinan/Ketua DPRD, merupakan Surat Kedinasan yang  tidak melalui proses koordinasi dengan unsur Pimpinan DPRD.

“Mulai tahap penyusunan konsep, sampai surat Sekwan tersebut dikirimkan ke eksekutif, tanpa ada koordinasi bagian terkait dan unsur Pimpinan DPRD” ungkapnya.

Sutriyoni menegaskan, tentunya Pimpinan DPRD memiliki alasan kuat sesuai ketentuan perundangan dan tahapan pembahasan anggaran daerah, terkait penundaan pembahasan KUA PPAS  TA 2022.

Dia menilai, keterlambatan pembahasan Draft KUA PPAS TA 2022, tidak terjadi jika eksekutif tunduk pada amanah PP 12 Tahun 2019 Pasal 90 Ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS Kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

BACA JUGA :  Tim Sepak Bola Yonif Raider 514 Kostrad, Disambangi PSPC Setelah Setahun Ditinggal Tugas

“Sehingga penyusunan draft Rancangan KUA PPAS dapat menggunakan dasar RPJMD sebelum perubahan” ucap dia.

Sutriyo juga menegaskan, terkait dengan keterbatasan waktu pembahasan Draft KUA PPAS Tahun Anggaran 2022

Sutriyono mengklaim bahwa kesalahan bukan pada DPRD. Menurut dia, kesalahan murni keterlambatan eksekutif mengajukan draft KUA PPAS Tahun Anggaran 2022, pada 18 November 2021, yang seharusnya maksimal draft Rancangan KUA PPAS sudah masuk pada minggu kedua bulan Juli 2021 lalu.

“Keterlambatan eksekutif dalam pengajuan Draft Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 memang terkesan disengaja seperti pembahasan Perubahan APBD 2021 September lalu, DPRD yang hanya diberi waktu efektif 8 hari kerja” kata dia.

Sebagai anggota DPRD dalam menjalankan fungsi budgeting diberikan wewenang untuk melakukan koreksi, pergeseran dan pembahasan secara detail sesuai dengan skala prioritas penggunaan anggaran.

“Jadi jangan alihkan opini, ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangan serta leletnya kinerja eksekutif, jangan dialihkan kesalahan tersebut kepada DPRD”pungkasnya. (Ubay)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com