Banyuwangi, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar hearing bersama Banyuwangi Corruption Watch (BCW) membahas tentang hasil penjualan saham Pemkab Banyuwangi di PT MCG Tbk. Senin (10/1/2022).
Tetapi patut disayangkan, acara hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Emy Wahyuni dan diikuti 4 anggota komisi beserta perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) belum dapat membeberkan secara detail riwayat penggunaan anggaran tersebut.
Salah satu peserta hearing Bondan Madani mengatakan, seharusnya Kepada BPKAD langsung yang hadir pada acara ini. Karena pihaknya menganggap bahwa pihak yang bersangkutan tidak menghargai DPRD Banyuwangi dengan mengirimkan perwakilannya namun tak berkompeten menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh audien.
“Kalau menugaskan staf harusnya di breafing dan diberikan data yang detail dulu, jangan asal perintah namun ketika banyak pertanyaan tak bisa menjawab. Kesannya seperti sengaja mengorbankan anak buahnya, dan seolah-olah menunjukkan kebobrokan instansi tersebut,”Kata Bondan.
Aktivis muda Banyuwangi ini mengutarakan bahwa apa yang dilakukan oleh stecholder pemerintah kabupaten Banyuwangi terkesan meremehkan ketika ada perwakilan dari rakyat meminta penjelasan dan kejelasan tentang hasil penjualan saham di gunung emas Tumpang Pitu.
“Mungkin sesekali kantor BPKAD perlu di demo oleh rakyat Banyuwangi agar mau mendengarkan dan tidak menyepelekan aspirasi dari rakyat. Karena seperti penjelasan ketua komisi III tadi, tidak sekali ini saja hearing masalah penjualan saham namun pihak sana seperti mempermainkan,” imbuhnya.
Bondan mengaku bahwa pihaknya menghormati keputusan hearing tadi yang akan melakukan jadwal ulang terkait hearing. Namun pihaknya tetap mengantisipasi jika pada jadwal yang diagendakan kepala BPKAD tidak datang atau nantinya tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan.
“Jika masih tetap seperti itu, pada saat hearing maka kami pastikan akan turun kejalan menyuarakan aspirasi di depan kantor BPKAD. Mungkin juga bisa melakukan aksi ketika ada acara hearing berlangsung di kantor DPR, semuanya bisa saja dilakukan tergantung situasi dan kondisi,” tukasnya.
“Hari ini kita sedang berkomunikasi, berkordinasi dan berkonsultasi dengan beberapa pihak. Jika memang dibutuhkan kami akan melakukan konsolidasi dengan warga pancer agar segera meluruk serta menduduki kantor Pemkab.” Tegas Bondan. (Her).