Padang, LENSANUSANTARA.CO.ID – Sebagai daerah perkotaan yang bukan sentra produksi pangan, Kota Padang harus memiliki strategi untuk memastikan ketahanan pangan di Ibu Kota Provinsi tersebut tetap terjamin.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar pada saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan Kota Padang 2024 di Ruang Abu Bakar Jaar Kantor Balai Kota Padang, Selasa (30/7/2024).
Pada Rakor yang mengangkat tema “Ketersediaan, Distribusi, Pasokan & Gejolak Harga di Kota Padang” itu menghadirkan beberapa narasumber dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumbar, Sekretaris Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Kepala Dinais Perikanan dan Pangan Kota Padang.
“Permasalahan pangan di Kota Padang yang dihadapi saat ini antara lain adalah masalah ketersedian, distribusi, dan akses pangan hingga fluktuasi harga bahan pokok yang tidak menentu,” kata Pj Wako Padang Andree Algamar.
Dikatakannya, pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi makin penting oleh Pemko Padang karena jumlah penduduknya yang sangat banyak. Produksi pangan Kota Padang idealnya adalah 70 persen dari kebutuhan, tapi saat ini produksinya masih di bawah angka tersebut.
Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencapai pemantapan ketahanan pangan di Kota Padang. Pertama adalah dengan penguatan cadangan pangan pemerintah. Kedua, melaksanakan gerakan pangan murah untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras. Ketiga, melaksanakan pemantauan dan pegawasan (Sidak) ketersediaan dan pasokan pangan ke pasar-pasar dan distributor pangan sehingga tidak ada penimbunan bahan-bahan pangan yang dapat membuat harga tidak stabil.
Berikutnya, yang keempat adalah memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan untuk kelancaran pasokan. Kelima, pemberian bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (PKM). Keenam, memperpendek mata rantai jalur distribusi pangan sehingga harga tetap stabil. Ketujuh, memberikan bantuan distribusi pangan. Kedelapan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk ketersediaan pangan keluarga dan imbauan untuk stop boros pangan. Terakhir, mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras dan mengganti sumber karbohidrat dengan pangan lokal seperti umbi-umbian.
“Mari kita dengan sungguh-sungguh mengalokasikan sumberdaya yang memadai, menjalankan strategi yang tepat dan mekanisme koordinasi yang efektif agar dukungan stakeholder dapat bersinergi menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat untuk memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Andree Algamar. (*)
