Jakarta, LENSANUSANTARA.CO.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (03/10/2024).
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang berada di pusat maupun daerah atas komitmen dalam penyelesaian target-target program Kementerian ATR/BPN.
“Kami ucapkan terima kasih atas jerih juang Bapak/Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke yang setiap hari mendedikasikan diri dengan komitmen yang tinggi untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan, dengan jerih juang tersebut kita sampai kepada titik yang menggembirakan,” ujar Raja Juli Antoni membuka jalannya rapat.
Ia menginginkan agar program prioritas nasional dilakukan secara maksimal dalam transisi pemerintahan yang berlangsung hingga dua pekan ke depan. “Saya berharap kita bisa menjaga proses transisi ini dengan terus memaksimalkan kinerja kita, sehingga siapapun nanti yang akan dipilih untuk memimpin kementerian ini akan menerima legacy yang maksimal dari kepemimpinan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono,” tutur Wamen ATR/Waka BPN.
Salah satu yang disoroti dalam pertemuan ini adalah capaian realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Saat ini, akumulasi pendaftaran tanah secara nasional sudah mencapai 118 juta bidang tanah. Raja Juli Antoni menyebutkan, dalam minggu ini, Peta Bidang Tanah (PBT) Luas mencapai 101.720 hektare dan PBT Bidang, mencapai 5.306 Bidang. Sementara itu, realisasi SHAT tercapai sebanyak 82.592 bidang.
Capaian program lainnya, yakni sertipikasi tanah elektronik yang sudah semakin masif. Saat ini sudah terdapat 465 kantor elektronik atau 95,6% dari total 486 Kantor Pertanahan dan terdapat 32 Provinsi elektronik. Tercatat, sebanyak 1.231.124 Sertipikat Tanah Elektronik yang telah diterbitkan.
Rapat ini diikuti secara langsung para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan secara daring. Pertemuan ini membahas program strategis nasional lainnya, antara lain Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota; Peta Panjang Batas Kawasan Hutan; Data Tanah Ulayat; Data dan Informasi P4T; SK Redistribusi Tanah; Akses Reform; PetaZona Nilai Tanah; dan Penanganan Sengketa.
