Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Sebagai salah satu kebutuhan primer, air sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan semua makhluk yang ada dibumi, salah satunya manusia. Sehingga dalam mempermudah dan menjaga pola hidup sehat masyarakatnya, Pemerintah melalui beberapa program, membangun sarana dan prasarana penunjang salah satunya proyek Sarana Air Bersih (SAB) yang ada di desa.
Namun pembangunan SAB yang dicanangkan Pemerintah sebagai salah satu proyek unggulan untuk menyediakan air bersih untuk masyarakat terkadang dimanfaatkan oleh oknum yang ada di Desa untuk mencari keuntungan secara pribadi, yang akhirnya pembangunan berhenti tampa adanya kepastian jelas dari Tim Pelaksananya.
Salah satunya pembangunan SAB di Dusun Bangkongreang rt 02 rw 04 Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Informasi yang lensanusantara.co.id peroleh, anggaran pembangunan aspirasi dari mantan anggota dewan periode 2019-2024 lalu, melalui Bantuan Keuangan Desa (Bankeu) sekitar Rp 78.000.000 tersebut, kini terlihat mangkrak.
Sehingga mangkraknya proyek SAB yang dikerjakan Pemerintah Desa Masaran tersebut, menjadi sebuah perbincangan hangat di tengah masyarakat. Dalam data yang lensanusantara.co.id peroleh, pengeluaran belanja diduga ada kejanggalan.
“Yang bertanggung jawab proyek itu Kasi Kesra, sejak awal pengerjaan proyek SAB aslinya sudah bermasalah, dari anggota pengguna air bersih menentang pengadaan tiang toren dari besi, inginnya itu cor atau beton, padahal sudah kesepakatan, dan tiba-tiba pesen tiang siku dari besi, dan RAB nya pun berbunyi dari besi siku,” jelas salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya, Selasa, (6/1/2024).
Dalam tinjauan ke lokasi proyek, terlihat dua bangunan beda bentuk berdiri berdampingan, yaitu besi siku dengan bangunan yang terbuat dari beton yang keadaanya masih dibalut papan dan penyangga. Proyek tersebut setelah di telusuri berdiri ditanah wakaf warga seluas 3 m x 3 m, sedangkan untuk yang ada sumber mata airnya seluas 3 m x 4 m.
“Kalau yang bangunan berbentuk cor itu dibangun setelah anggota menolak, tapi disini kan RAB untuk tiangnya berbunyi besi siku sejak awal, terus itu anggaran dari mana dan siapa yang tanggung jawab, malah ini kalau ingin meneruskan pembangunan warga disuruh swadaya, alasannya uangnya habis, padahal kalau benar-benar di cek, untuk pengeluaran belanja itu masih ada sisa harusnya kok bilangnya uangnya habis, kan aneh,” jelas warga.
Selain beberapa persoalan diatas, warga juga menambahkan, dalam pemotongan Hari Ongkos Kerja (HOK) atau biasa upah para pekerja, pelaksana kegiatan langsung menentukan Rp 2.500.000
“Ini catatan belanjanya, totalnya kalau di kalkulasi besar hanya segini, dan anehnya dalam HOK tampa menggunakan rumus, itu langsung di potong Rp 2.500.000, saat ditanya memakai rumus dari mana Kasi Kesra tidak bisa memberikan jawaban, pokonya amburadul itu pengelolaan anggarannya kalau di periksa, pengen saya dari pihak terkait yang berwenang bisa melakukan pengauditan,” pungkas warga dengan nada kesal. (Gunawan)
