Pemerintahan

Jupriono Dilantik Jadi Pj Sekdakab, Bupati Jember: Birokrasi Ujung Tombak Pelayanan Pemerintahan

224
×

Jupriono Dilantik Jadi Pj Sekdakab, Bupati Jember: Birokrasi Ujung Tombak Pelayanan Pemerintahan

Sebarkan artikel ini
Sekdakab diambil Sumpah di Pendopo Wahyawibawagraha Senin (28/4/2025)?(Foto: Badri / Lensa Nusantara)

Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bupati Jember Muhammad Fawait melantik dan pengambilan sumpah jabatan Pj Sekertaris Daerah Kabupaten Jember Jupriono. Sebelumnya menjabat Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Jember bertempat di pendopo Wahyawibawagraha, Senin (28/4/2025).

Dalam sambutannya Bupati Jember Muhammad Fawait mengucapkan selamat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pj Sekertaris Daerah Kabupaten Jember Jupriono.

Example 300x600

“Disela-sela pelantikan, Gus Fawait memuji kepemimpinan Arief Tjahyono, sebelumnya sebagai Plh dianggap mampu memimpin birokrasi dalam masa transisi kepemimpinan di Kabupaten Jember,”ucapnya.

BACA JUGA :
Ketua DPC PPP Jember Tolak Rekapitulasi Penghitungan Suara DPR RI: KPU Tidak Lakukan Tahapan

Itu bukan tugas yang mudah untuk menjaga stabilitas dan membuat transisi kekuasaan di Kabupaten Jember berjalan dengan baik. Maka hal-hal positif yang dilakukan oleh Pak Arief, saya titip sama Pj Sekda yang baru mudah-mudahan bisa diteruskan dan ditingkatkan.

“Tentu itu bukan hal yang mudah, Bupati Jember yang memegang teguh filosofi otonomi daerah adalah pelayanan yang lebih baik. Birokrasi adalah ujung tombak pelayanan di pemerintahan. Ia berharap semua bisa diajak berkolaborasi,”harapnya.

BACA JUGA :
Gus Fawait Apresiasi Kinerja Inspektorat Jember Berhasil Meraih Penghargaan Nasional

Birokrat yang dikomando Pj Sekda untuk tegak lurus, merah putih, satu komando. Tidak boleh birokrat itu seperti partai politik, karena bukan organisasi poltik. Walaupun dalam sejarahnya Kabupaten Jember pernah ada bahasa tidak percaya kepada atasan, itu tidak boleh terjadi lagi.

“Gus Fawait mengungkapkan, telah melakukan penilaian kinerja terhadap semua kepala OPD sebagai bahan pertimbangan melakukan pergeseran jabatan ke depannya.

BACA JUGA :
Tingkatkan Kompetensi Dua Dokter RSD Balung Jember Ikuti Advanced Trauma Life Support

Lebih lanjut, Rotasi jabatan menurut bupati merupakan hal biasa yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif meski tidak menutupi adanya sisi subjektif.

“Kami berharap tidak ada ego sektoral di masing masing OPD, kalau punya ego sektoral pembangunan tidak akan maksimal harus bekerja sama antar OPD dengan satu OPD yang lain. Supaya APBD bisa menghasilkan sesuatu di cita – citakan bersama,”pungkasnya.

error: Content is protected !!