Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Praktisi pendidikan Mohammad Hairul, S.Pd., M.Pd. menawarkan perspektif segar dalam menyikapi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah perdebatan sengit mengenai anggaran dan teknis distribusi pada Simposium Pendidikan Jilid III BEM FKIP Universitas Jember, Minggu (10/5), Hairul mendorong agar program ini tidak berhenti di meja makan, tetapi masuk ke dalam kurikulum pembelajaran.
Hairul menegaskan bahwa MBG memiliki potensi besar untuk menjadi laboratorium kontekstual bagi siswa.
“Bagi mahasiswa FKIP yang merupakan calon guru, jangan terlalu larut ikut mengutuk kegelapan, namun cobalah menyalakan pelita. Pro-kontra tentang MBG tetap harus dikawal secara pedagogis. Bahkan nama menu, kandungan gizi, dan etika makan bisa menjadi bahan ajar baru yang bermanfaat untuk literasi, numerasi, dan karakter siswa,” ungkapnya.
Menurutnya, variabel gizi adalah syarat mutlak bagi kesiapan kognitif. Ia mengibaratkan konsentrasi belajar sebagai “barang mewah” yang mustahil digapai jika siswa menahan lapar di kelas.
Namun, Hairul juga bersikap realistis dengan memberikan catatan kritis agar program ini tidak menjadi beban tambahan bagi tenaga pendidik. Ia mewanti-wanti agar guru tidak bertransformasi menjadi pengelola logistik makanan yang justru menguras waktu mengajar.
“Harus ada batasan yang jelas agar program ini tidak menjadi beban administratif baru dan pengganggu waktu mengajar bagi guru. Jangan sampai guru-guru kita lebih sibuk mengurus distribusi makanan daripada fokus pada pengembangan kualitas pengajaran di kelas,” tegas Hairul di hadapan audiens Gedung Soedjarwo.
Diskusi yang sempat diwarnai sabotase siber terhadap sistem pendaftaran panitia ini tetap berjalan tajam dengan kehadiran tokoh lain seperti Widarto (DPRD Jember) dan Tiyo Ardianto (BEM UGM). Hairul memposisikan dirinya sebagai penyeimbang yang mengingatkan bahwa MBG harus menjadi penunjang kualitas, bukan penguras anggaran utama pendidikan.
Bagi Hairul, keberhasilan MBG akan diukur dari sejauh mana program ini mampu menjaga mandatory spending pendidikan tetap aman untuk guru dan infrastruktur.
Ia berharap melalui pemikiran ini, para calon pendidik di FKIP Unej mampu melihat peluang di tengah tantangan, menjadikan setiap kebijakan sebagai instrumen untuk membentuk karakter dan kecerdasan siswa secara utuh.
