Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) secara langsung memuji langkah Pemerintah Kabupaten Jember dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pembenahan data warga miskin secara masif.
Apresiasi itu disampaikan Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule dalam kegiatan “Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan” di Jakarta, Kamis (21/5/2025).
Forum tersebut turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga nasional seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN RB, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perwakilan 14 pemerintah daerah di Indonesia.
Di hadapan peserta forum, Iwan menyebut inovasi yang dilakukan Pemkab Jember layak menjadi praktik baik nasional, terutama dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan peningkatan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” tandasnya.
Menurut dia, persoalan utama pengentasan kemiskinan selama ini bukan hanya besarnya angka kemiskinan, tetapi juga validitas data dan tumpang tindih program bantuan. Karena itu, langkah Jember dinilai relevan dengan arah kebijakan nasional.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan nasional per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa. Pemerintah menargetkan angka itu turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen pada 2026.
“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung penguatan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat serta daerah yang efektif,” katanya.
Iwan menambahkan, integrasi data menjadi kunci agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Harapannya BP Taskin menjadi pusat orkestrasi dan integrasi data nasional sehingga intervensi pemerintah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat miskin,” lanjutnya.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengakui persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar di daerahnya. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Jember turun dari 9,01 persen menjadi 8,67 persen pada 2025.
“Namun secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jember masih menjadi yang terbesar kedua di Jawa Timur, mencapai 216,76 ribu jiwa.
Gus Fawait mengatakan langkah percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Jember merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dan arahan BP Taskin.
“Kami sadar pengentasan kemiskinan harus berbasis data yang akurat. Kalau dulu banyak data dan sering membingungkan, sekarang DTSEN menjadi acuan utama pemerintah daerah,” ungkapnya..
Pemkab Jember kemudian memfokuskan intervensi pada kelompok Desil 1 atau kelompok masyarakat paling miskin. Langkah itu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
“Kami tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan sekaligus karena ada keterbatasan anggaran. Maka data harus dipertajam, mana yang bisa ditangani daerah dan mana yang perlu dukungan pusat,” katanya.
“Langkah paling mencolok dilakukan dengan melibatkan lebih dari 20 ribu ASN Pemkab Jember untuk turun langsung melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin,” terangnya.
Sebelum diterjunkan, para ASN mendapat pembekalan bersama BPS dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial agar proses verval tetap sesuai standar nasional.
“Verifikasi dilakukan selama satu bulan, mulai 17 April hingga 17 Mei 2025. ASN diminta mendatangi langsung warga sasaran dan mengunggah bukti foto lapangan. Pemkab juga menyiapkan aplikasi pelaporan untuk mencatat temuan kejanggalan data,” jelasnya.
Dari total sekitar 260.087 jiwa Desil 1, terdapat sekitar 97.060 data sasaran prioritas. Sebanyak 96.126 KK berhasil diverifikasi atau mencapai 98 persen dari target.
“Dari proses tersebut ditemukan 16.766 warga yang tercatat masih hidup padahal telah meninggal dunia,” imbuhnya.
Selain itu, ada 10.703 kepala keluarga yang ternyata sudah pindah keluar Jember tetapi masih masuk dalam data penerima.
“Temuan itu disebut menjadi bukti pentingnya pembaruan data secara langsung di lapangan agar bantuan sosial tidak salah sasaran,” tandasnya.
