JEMBER, LENSANUSANTARA.CO.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jember, Senin (15/6/2026) sore.
Dalam aksinya mahasiswa membakar Ban sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat dan tidak di temui oleh DPRD Jember.
Massa aksi yang diperkirakan mencapai 500 orang tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari persoalan harga bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan Pertalite, hingga pengawasan terhadap program-program prioritas nasional.
Koordinator Lapangan aksi, Alvin Maulana, mengatakan bahwa demonstrasi tersebut diikuti oleh berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta sejumlah BEM perguruan tinggi di Kabupaten Jember.
Menurut Alvin, salah satu isu utama yang disoroti adalah kenaikan harga BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengatasi persoalan harga BBM yang semakin memberatkan masyarakat,” kata Alvin.
Ia menilai kondisi tersebut diperparah dengan mulai langkanya BBM jenis Pertalite. Akibatnya, masyarakat terpaksa beralih menggunakan Pertamax yang memiliki harga lebih tinggi.
Selain isu energi, mahasiswa juga meminta adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Jangan sampai program ini hanya menguntungkan kelompok tertentu di tingkat atas, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat bawah,” ujar Alvin.
Dalam aksi tersebut, DPRD Jember dapat meneruskan berbagai tuntutan kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan tindak lanjut.
Alvin menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal berbagai persoalan yang mereka suarakan hingga ada respons yang jelas dari pemerintah.
“Aksi ini akan terus kami kawal sampai ada jawaban. Jika tidak ada kejelasan dari DPRD Jember, maka akan ada gerakan-gerakan lanjutan,” tegasnya.
