Dipersulit Masalah Pupuk, Ratusan Petani Kentang di Banjarnegara Mengadu ke Bupati

‎Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Sulitnya mendapatkan pupuk, membuat ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Kentang Batur mengadakan Audensi dengan Bupati Banjarnegara Amalia Desiana di Pendopo Dipayudha Adigraha.
‎
‎Dalam audensi tersebut, mereka datang dengan membawa masalah keresahan utama yang selama ini dianggap menjadi beban pikiran para petani kentang selama bertahun-tahun, yaitu kesulitan mendapatkan pupuk, ditambah jatuhnya harga kentang serta hingga risiko hukum yang menghantui saat berusaha mencari sarana produksi ke Daerah lain.
‎
‎Didepan Bupati, Ketua Serikat Petani Batur Mudasir menyampaikan, kentang bukan sekadar komoditas, melainkan sebuah ikon Banjarnegara yang selalu melekat, dan dirinya juga menegaskan kejayaan tersebut kini meredup akibat kebijakan pusat yang menghapus kentang dari daftar komoditas penerima pupuk bersubsidi.
‎
‎” Para petani kentang selama ini menahan kepedihan, karena kerap dianggap kriminal hanya karena membeli pupuk dari kecamatan sebelah, kami ini beli, bukan mencuri, tapi saat dibawa pulang, kena sanksi hukum,” tegas Mudasir, Rabu, (21/1/20256).
‎
‎Selain masalah pupuk, para petani juga mengeluhkan melonjaknya biaya produksi, mulai dari harga pestisida hingga kelangkaan BBM dan LPG di musim kemarau yang tidak sebanding dengan harga jual kentang yang sedang terjun bebas.
‎
‎”Daya juang kami turun drastis, kami tidak minta apa-apa, hanya minta hak yang sama sebagai petani,” tambah Mudasir.
‎
‎Menanggapi tuntutan para petani, Bupati Banjarnegara Amalia menjelaskan, selama ini Pemerintah Kabupaten tidak tinggal diam, dirinya mengaku telah berulang kali menghadap Kementerian Pertanian, namun terbentur kebijakan nasional yang hanya memberikan subsidi untuk sembilan komoditas tertentu.
‎
‎”Masalah ini bukan lokal Banjarnegara saja, tapi nasional, saya sudah tiga kali ke kementerian, bahkan bareng Bupati Wonosobo, jawabannya belum memuaskan, anggaran pusat terbatas,” jelas Amalia.
‎
‎Meskipun demikian, Bupati dalam audensi tersebut menawarkan solusi konkret, dan berjanji akan mengawal langsung perwakilan petani untuk beraudiensi dengan Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI dalam waktu dekat.
‎
‎”Saya yang akan kawal langsung ke Jakarta, kita tagih janji pemerintah pusat, kita bawa data riil luas lahan dan kerugian petani agar hortikultura bisa masuk kembali dalam daftar subsidi, dan untuk solusi jangka pendek terkait mahalnya operasional pompa air, kita juga sudah paparkan rencana pilot project pengolahan sampah plastik menjadi BBM Solar di wilayah Dieng dan sedang menyusun payung hukumnya agar solar hasil olahan sampah ini bisa digunakan petani dengan harga murah tanpa rasa takut tersangkut masalah hukum (APH),” tambah Bupati Amalia.
‎
‎Menjawab permasalahan yang dihadapi para petani di dataran Dieng, terutama kentang, perwakilan Pupuk Indonesia wilayah Banjarnegara, Nur Setia Widiyanto berdalih pihaknya hanya sebagai produsen, dan hanya menyalurkan pupuk sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang ditetapkan pemerintah.
‎
‎”Secara aturan, kentang memang belum masuk 10 komoditas bersubsidi, kami tidak bisa melanggar itu, solusinya saat ini adalah menggunakan pupuk non-subsidi yang sudah kami sediakan di kios-kios,” kata Nur Setia.
‎
‎Dalam audensi tersebut, akhirnya disepakati antara Pemerintah Daerah dan Serikat Petani akan segera merumuskan data biaya produksi (BEP) untuk dibawa ke Jakarta. Para petani tetap bersikukuh menagih janji kampanye Presiden yang menjanjikan pupuk murah tersedia langsung hingga ke tangan petani.
‎
‎” Dengan kesepakatan audensi hari ini, mudah-mudahan kami dengan kementrian bisa terealisasi, kami hanya ingin bertani dengan tenang dan sejahtera di tanah kami sendiri,” singkat Mudasir saat di wawancarai awak media. (Gunawan).