Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bupati Jember, Muhammad Fawait mendorong kolaborasi strategis antara dua badan usaha milik negara (BUMN), yakni PTPN dan Perum Perhutani, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih terkonsentrasi di wilayah pinggir hutan dan perkebunan, Selasa (14/4/2026).
Menurut Gus Fawait, meskipun tren kemiskinan di Jember menunjukkan penurunan, persoalan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Ia menyebut kemiskinan sebagai pekerjaan rumah (PR) yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.
“Penurunannya ada, tetapi belum menyentuh akar masalah. PR kita masih besar, terutama di wilayah sabuk hijau, di pinggir perkebunan dan hutan,” ujar Gus Fawait usai forum diskusi di Universitas Jember, Senin, (13/4/2026).
Kata dia, fokus intervensi, kata dia, kini diarahkan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lahan milik negara. Ia menilai keberadaan PTPN dan Perhutani di Jember seharusnya memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan warga sekitar.
“Kita punya dua BUMN besar di sini. Keberadaan mereka harus bisa membantu mengurai kemiskinan yang menumpuk di pinggir perkebunan dan hutan,” katanya.
Langkah ini, lanjut dia, sejalan dengan visi Prabowo Subianto yang menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2029. Pemerintah Kabupaten Jember, kata Fawait, tengah berikhtiar untuk ikut mencapai target tersebut.
“Salah satu skema yang didorong adalah optimalisasi program hutan sosial. Fawait mengungkapkan terdapat sekitar 36 ribu hingga 38 ribu hektare lahan yang berpotensi dikelola masyarakat secara legal,” terangnya.
Namun, ia menekankan agar hak kelola tersebut diprioritaskan bagi warga pinggir hutan yang masuk kategori miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Supaya tepat sasaran, yang diberi akses adalah masyarakat yang benar-benar berada di desil satu,” ujarnya.
Selain itu, Gus Fawait juga menyoroti keberadaan lahan-lahan tidur milik PTPN, baik di kawasan perkebunan maupun wilayah perkotaan.
“Ia mendorong agar pengelolaan lahan tersebut melibatkan pihak ketiga dengan kewajiban menyerap tenaga kerja lokal,” sebutnya.
Menurut dia, pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan juga dapat diarahkan untuk menghidupkan sektor ekonomi informal, sehingga mampu menahan laju kemiskinan baru.
“Lahan-lahan ini tidak boleh menganggur. Harus ada dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” kata dia.
Fawait menggambarkan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi paling rentan, ketika warga harus bekerja setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan makan di hari yang sama.
“Saat ini, sekitar 90 ribu kepala keluarga di Jember masih masuk kategori desil satu atau kemiskinan ekstrem,” paparanya.
Meski demikian, ia mengklaim penurunan angka kemiskinan di Jember termasuk yang tercepat di Jawa Timur, khususnya di kawasan Tapal Kuda. Namun capaian itu belum membuatnya puas.
“Masih ada masyarakat kita yang sangat miskin. Itu yang menjadi fokus kami,” ujarnya.
Di sisi lain, Fawait menyoroti minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan program hutan sosial yang selama ini lebih banyak ditangani pemerintah pusat. Ia meminta agar koordinasi diperkuat.
Karena itu, ia mendorong Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Perhutani untuk lebih intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam penggunaan data kemiskinan sebagai dasar kebijakan.
“Pemkab harus dilibatkan agar data yang digunakan akurat dan intervensinya tepat. Kalau tidak, kita berisiko salah diagnosis,” tungkasnya.
