Jember, LENSANUSANTARA CO.ID – Pemerintah Kabupaten Jember melakukan supervisi pemetaan potensi masalah pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jelbuk, Jumat (29/5/2026).
Kegiatan itu melibatkan unsur kecamatan, Koramil, Polsek, organisasi perangkat daerah (OPD), kepala puskesmas, hingga koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Supervisi dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program MBG.
Tim supervisi turun langsung meninjau sejumlah fasilitas dapur MBG, mulai dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sumur, dapur, gudang bahan kering dan basah, tempat ruang pemorsian makanan, kamar mandi, mushala, hingga tempat istirahat pekerja.
Camat Jelbuk Pairi mengatakan, secara umum dua dapur MBG di Kecamatan Jelbuk dalam kondisi baik dan tidak ditemukan persoalan serius.
“Alhamdulillah kondisinya baik, tidak ada kekurangan yang terlalu mengkhawatirkan. Namun, untuk dapur Suko Jember karena masih baru, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi seperti IPAL, uji laboratorium, dan izin terkait lainnya,” ujar Pairi.
Ia menyebut Kepala SPPG Suko Jember berkomitmen segera melengkapi berbagai persyaratan, termasuk uji kelayakan air, uji makanan, serta pengelolaan limbah.
“Permasalahan utamanya hanya di pembuangan limbah. Untuk makanan dan lainnya tidak ada persoalan,” katanya.
Pairi juga mengapresiasi sinergi antar OPD bersama kecamatan dalam pelaksanaan supervisi tersebut.
“Semua OPD kompak dan berkolaborasi sesuai arahan Gus Bupati Jember,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Jember, Novan Stradivari Sepristio Firmansyah, mengatakan mayoritas pekerja di dapur MBG berasal dari warga sekitar Desa Suger Kidul.
“Data pekerja berasal dari sekitar wilayah setempat, meski ada juga dari Bondowoso, Sukowono, dan Banyuwangi,” ujarnya.
Menurut Novan, fasilitas penunjang pekerja seperti mushala, kamar mandi, tempat istirahat, hingga dapur sudah cukup memadai. Namun, aspek keselamatan kerja masih perlu ditingkatkan.
“Keselamatan pekerja harus lebih diperhatikan lagi, termasuk kelengkapan alat pelindung kerja,” katanya.
Dari hasil supervisi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wahyu Hari Susanto, ditemukan pengelolaan sampah di SPPG Yayasan Darul Muhajirin dan SPPG Suko Jember masih belum dipilah antara organik dan nonorganik. Selain itu, IPAL juga belum menjalani uji laboratorium.
“Kotoran masih dibuang ke saluran dan IPAL belum ada uji laboratorium,” ungkap tim DLH.
DLH juga mengingatkan bahwa berdasarkan surat keputusan bupati, sampah dari dapur MBG tidak diperbolehkan dibuang ke TPA dan harus dikelola secara mandiri.
“Sampah organik dikomposkan menjadi pupuk, sedangkan sampah nonorganik disarankan bekerja sama dengan bank sampah untuk dipilah,” paparnya.
Di tempat terpisah, Kepala SPPG Indo Avisya Tisnogambar Kecamatan Jelbuk, Muhammad Dava Virdaus, membenarkan adanya sejumlah catatan dari tim supervisi kabupaten.
“Mereka mengecek mulai dari IPAL, bahan makanan untuk ruang kering dan basah, hingga kelayakan tabung LPG. Tim juga mencicipi makanan yang sudah diolah,” ujarnya.
Terkait penggunaan air minum, pihaknya mengaku masih menggunakan air galon bermerek yang telah memiliki sertifikat higienis karena izin higienis air milik SPPG masih dalam proses pengurusan.
“Kami menggunakan air merek Regio yang sudah memiliki sertifikat kelayakan higienis,” katanya.
Ia juga mengakui IPAL di lokasi belum tertutup sempurna sebagaimana rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
“IPAL memang belum ditutup. Tadi disampaikan dari Dinas Kesehatan agar ditutup supaya bau tidak menyebar. Saat ini tampungan IPAL ada dua lubang dan rutin kami bersihkan setiap minggu,” pungkasnya.
