Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Garda Indonesia Bersatu (ProGIB) Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember, Senin (22/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Massa aksi berkumpul di depan kantor DPRD Jember sambil menyampaikan berbagai orasi yang menegaskan pentingnya keberlanjutan program MBG. Mereka meminta agar program tersebut tidak dihentikan meskipun saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan, termasuk dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah oknum.
Sementara itu, Koordinator Lapangan ProGIB, Subakri Firdaus atau yang akrab disapa Sukri, menegaskan bahwa pihaknya mendukung MBG karena program tersebut berdampak langsung terhadap banyak sektor masyarakat.
“Kami berpihak kepada mitra, petani, nelayan, peternak, pedagang dan masyarakat yang selama ini merasakan manfaat program MBG. Karena itu kami mendukung agar program ini tetap berjalan,” katanya.
Selain MBG, ProGIB juga menyatakan dukungan terhadap program pemerintah lainnya seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Sekretaris ProGIB Jember, Halim, menegaskan bahwa MBG dan KDMP merupakan instrumen penting dalam upaya memutus rantai kemiskinan di daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD Jember harus lebih serius dalam memastikan keberlanjutan pelaksanaan program-program tersebut.
Dalam tuntutannya, ProGIB juga mendesak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Evaluasi tersebut dinilai penting agar program MBG tetap berjalan dengan sistem yang lebih baik.
Massa aksi juga meminta agar pihak-pihak yang menghambat program maupun menyebarkan informasi bohong yang berpotensi menggagalkan MBG ditindak tegas. Namun demikian, mereka menegaskan bahwa kritik yang bersifat membangun tetap harus dihargai.
ProGIB juga menilai komunikasi antara Satgas MBG, perwakilan KPPG, dan pemilik dapur SPPG masih belum berjalan optimal. Karena itu, mereka meminta dibentuk forum komunikasi yang dapat menjadi wadah koordinasi seluruh pihak terkait.
Tak hanya itu, massa aksi turut mempersoalkan kebijakan penghapusan insentif pada hari libur yang menyebabkan hari kerja efektif berkurang dari 24 hari menjadi 20 hari. Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan mitra dan relawan yang terlibat dalam pelaksanaan program.
“Kami mendesak DPRD Jember agar menyampaikan seluruh tuntutan ini kepada pemerintah pusat,” kata Halim.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Jember tidak anti kritik, tetapi anti kemiskinan. Menurutnya, pemerintah harus fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul tanpa menghentikan program yang telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Program ini menggerakkan ekonomi kerakyatan. Bapak Prabowo tidak sendiri, kami siap menjadi mata dan tangan di lapangan untuk memastikan program ini benar-benar sampai ke pelosok dan membawa Indonesia berjumlah 2045,” paparnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember, Achmad Halim, menyatakan dukungannya terhadap program-program prioritas Presiden yang berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program, maka yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya, bukan menghentikan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kami tetap mendukung program prioritas Presiden yang berpihak kepada masyarakat. Kalau ada penyimpangan, pengelolaannya yang harus diperbaiki. Penerima manfaat program seperti MBG harus tetap menjadi sasaran utama,” katanya.
Halim memastikan DPRD Jember akan meneruskan aspirasi yang disampaikan massa aksi kepada pemerintah pusat penyampaian di sampaikan melalui online.
“Nanti kita evaluasi dan mendorong seluruh SPPG yang belum sesuai agar disesuaikan. Apalagi dengan adanya Kepala BGN yang baru, kami berharap ada perbaikan dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
