Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso menggandeng BPJS kesehatan menggelar Bimtek peningkatan kapasitas operator SIKS-NG yang di ikuti 209 desa dan 10 kelurahan se Kabupaten. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 24 sampai 30 November 2021, bertempat di Aula Dinsos Bondowoso. Selasa, (30/11/2021).
PJ Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso melalui Kabid Pemberdayaan Sosial Zaiful Bahri mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait verifikasi dan validasi data BPJS kesehatan yang selama ini morat marit.
Zaiful mengungkapkan, pada akhir bulan Oktober 2021, ada penonaktifan peserta bantuan iuran jaminan kesehatan atau peserta BPJS Kesehatan sebanyak 44.765 jiwa.
“Kemarin sempat di verifikasi oleh operator SIKS-NG desa, hasilnya yang divalidasi sebanyak 23 ribuan jiwa, dan yang belum divalidasi sekitar 21 jiwa,” ujar Zaiful.
Menurut Zaiful, beberapa faktor dari 21 jiwa peserta BPJS Kesehatan yang belum terverifikasi diantaranya disebabkan oleh bayi yang baru lahir tidak memiliki NIK (nomor induk kependudukan).
“Selama bayi itu tidak punya NIK, maka tidak bisa terakumulasi ke BPJS Kesehatan,” kata Zaiful.
Lebih lanjut Zaiful memaparkan, bayi yang baru lahir, jika orang tuanya terdaftar di BPJS kesehatan, secara otomatis bayinya juga bisa di aktivasi terhitung tiga bulan sejak lahir.
“Tapi kadang masyarakat tidak mengurusi dari awal, setelah ada keperluan baru di urusi. Nah inilah salah satu penyebab ketidakvalidan data dilapangan, ditambah salah nama orang tua, tanggal lahir dan lainnya” ucap Zaiful.
Oleh sebab itu, kata Zaiful, dengan diadakannya bimtek peningkatan kapasitas bagi seluruh operator di desa dan kelurahan akan menjadi solusi atas permasalahan tersebut.
“Harapannya, dengan validasi perbaikan data ini, nantinya seluruh masyarakat yang menerima bansos agar tidak terblokir lagi, baik PKH, BPNT, KIS, bisa menerima bansosnya kembali” ungkapnya
Sementar itu, Kepala BPJS kesehatan Bondowoso Edy Agus Riyanto mengatakan, sesuai SK Kemensos RI nomor 92, ada penonaktifan peserta sebanyak 44 ribu lebih.
“Operator sudah memverifikasi layak dan tidaknya warga sebagai DTKS, dan saat ini capaiannya sudah 53 persen dari 44 ribu peserta yang dinonaktifkan kembali normal” kata Edy.
Edy menyebut, operator SIKS-NG ini adalah orang yang mengetahui kondisi warga dilapangan, warga yang layak atau tidaknya masuk dalam DTKS atau KIS.
“Karena yang kemarin, dari 44 ribu data yang dinonaktifkan, ditemukan nama orang yang sudah meninggal, ini yang kita non-aktifkan” jelas Edy.
Edy berharap, operator SIKS-NG bisa memverikasi sungguh-sungguh antara yang layak dan tidak layak masuk ke DTKS.
“Jangan sampai keliru dalam menetapkan warga yang layak dan tidak layak, saya berpesan agar teman-teman operator SIKS-NG lebih jeli dan teliti,” pungkas Edy.
Reporter: Ubay
