Daerah

Pertashop di Banyuwangi Menjamur, DPC LSM Penjara Indonesia Menyikapi Dugaan Belum Berizin Lewat OSS

×

Pertashop di Banyuwangi Menjamur, DPC LSM Penjara Indonesia Menyikapi Dugaan Belum Berizin Lewat OSS

Sebarkan artikel ini

Banyuwangi, LENSANUSANTARA.CO.ID -Keberadaan Pertashop, baik yang sudah beroperasi maupun siap beroperasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi saat ini diduga belum mendapatkan perizinan secara resmi melalui Online Single Submission (OSS)

Example 300x600

Penyebabnya, karena belum operasionalnya sistem perizinan di OSS, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), serta izin bangunan yang diperlukan untuk Pertashop.

Menurut Ketua LSM Penjara DPC Banyuwangi Melalui F. Sulistyo menjelaskan. “Di sisi lain keberadaan Pertashop memerlukan legalitas untuk dapat beroperasi secara aman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Masih dengan Wakil Ketua DPC. “Seperti diketahui sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 117/2704/SJ tanggal 30 April 2021 yang berisi terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Pertashop di Desa.” tandasnya

lebih lanjut ia menyampaikan, “Melalui surat itu telah dimintakan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberikan dispensasi perizinan Pertashop di Daerah. Hal itu dilakukan sambil menunggu perizinan melalui OSS settle.”cetusnya

Secara tegas ia mengatakan. “Dengan demikian, pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, diharapkan memberikan perizinan Pertashop sementara sesuai dengan Petunjuk Teknis Pertashop dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” tegasnya.

“Ini dilakukan dalam rangka kehadiran Pertashop untuk menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di sekitarnya. Hal inilah yang menjadi semangat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat,”

LSM PENJARA INDONESIA DPC. Kabupaten Banyuwangi mengambil sikap untuk meminta kepada pihak PERTAMINA agar permohonan PERTASHOP di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk sementara dihentikan terlebih dahulu

“Karena carut marut sistem perizinan yang masih terkendala dan belum singkron antara pihak Pertamina dengan Pemkab Banyuwangi.” tuturnya

“Karena selama ini yang dijadikan acuan semua Pertashop hanya Rekom dari Pertamina dan Kepala Desa saja.” kata F. Sulistyo

Sulistyo menambahkan “Lha terus untuk Izin mendirikan Bangunan atau sekarang yang sudah diganti dengan istilah Persetujuan Gedung dan Bangunan (PBG) masih belum bisa diakses untuk Pertashop, terus acuan yang digunakan apa? izinnya untuk pendirian bangunannya itu apa?” paparnya wakil ketua LSM Penjara DPC Banyuwangi (tim)

**) IIkuti berita terbaru Lensa Nusantara di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.