Sidoarjo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan ekonomi inklusif dengan menggelar Workshop Business Development Services (BDS) bertema “Tumbuh Bersama Tanpa Batas” di Aula Majapahit, Sidoarjo, pada Selasa (06/05/2025).
Acara ini menggandeng Koalisi Disabilitas Kabupaten Sidoarjo dan diikuti oleh 60 pelaku UMKM dari kalangan difabel. Mereka berasal dari berbagai komunitas yang tergabung dalam organisasi Koalisi Disabilitas, dengan beragam usaha seperti salon, terapi pijat, serta produk makanan dan minuman.
Kepala Kanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Avantin, membuka kegiatan yang telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Didampingi oleh Kabid P2Humas Heru Susilo selaku ketua pelaksana, Vita menegaskan bahwa BDS ini menjadi bagian dari kepedulian nyata DJP terhadap teman-teman disabilitas, tidak hanya dalam layanan perpajakan, tetapi juga pengembangan kapasitas usaha mereka.
“Kami konsisten memberikan ruang dan akses yang setara bagi saudara difabel, termasuk sarana, edukasi pajak, dan pelatihan usaha. Kegiatan ini akan lebih lengkap jika diikuti dengan Pekan UMKM Difabel agar produk mereka langsung dikenal masyarakat,” ujar Vita.
Vita juga mengedukasi peserta terkait kewajiban perpajakan, menjelaskan bahwa setiap pemilik KTP otomatis memiliki NPWP berkat kebijakan integrasi data, meskipun tidak semua wajib membayar pajak karena adanya batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Sementara itu, Ketua Koalisi Disabilitas Sidoarjo dan Ketua Umum LIRA Disability Care (LDC), Abdul Majid, menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh dari DJP. Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan untuk membina dan mengembangkan potensi usaha komunitas disabilitas.
“Kami senang karena NIK sekarang langsung menjadi NPWP. Ini bukti bahwa negara hadir tanpa diskriminasi dan mendukung kesetaraan hak,” ucap Majid.
Workshop diisi dengan dua sesi utama. Materi pertama disampaikan oleh Ika Chairani, trainer kewirausahaan dan partner Kementerian Kominfo & Digital, yang membawakan pelatihan public speaking dan pemasaran digital. Ika mendorong peserta untuk memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk memperluas pasar dan membangun personal branding secara digital.
Materi kedua disampaikan oleh Arif Anwar Yusuf, Fungsional Penyuluh Pajak DJP, yang memaparkan kewajiban pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu, serta pengenalan sistem Coretax. Sesi ini dilengkapi dengan tanya jawab aktif dari peserta terkait persoalan pajak yang mereka hadapi.
Tak kalah penting, Karsita, Kasi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Jatim II, mengingatkan peserta agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan DJP, serta menegaskan pentingnya budaya integritas, melayani, dan kerja tangguh yang terus dijunjung tinggi oleh seluruh pegawai DJP.
Sebagai penutup, Koalisi Disabilitas Kabupaten Sidoarjo menyatakan dukungan penuh kepada Kanwil DJP Jatim II untuk meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2025.
