Sidoarjo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Harapan masyarakat Sidoarjo untuk terbebas dari kemacetan panjang di kawasan Gedangan mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi memulai sosialisasi rencana pengadaan tanah pembangunan flyover Gedangan, Senin malam (18/5/2026), di Kantor Kecamatan Gedangan.
Ratusan warga pemilik lahan terdampak tampak memadati lokasi kegiatan. Mereka datang untuk mendengarkan langsung penjelasan pemerintah terkait tahapan pembebasan lahan hingga rencana pembangunan proyek infrastruktur yang disebut menjadi salah satu program prioritas daerah tersebut.
Hadir langsung dalam sosialisasi itu, Subandi bersama sejumlah kepala OPD, camat, kepala desa, perwakilan BPN, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, hingga instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan pembangunan flyover Gedangan merupakan bagian dari visi pembangunan daerah sekaligus solusi jangka panjang mengurai kepadatan lalu lintas yang selama bertahun-tahun terjadi di kawasan perempatan Gedangan.
Menurutnya, proyek tersebut juga telah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga tingkat kementerian dan presiden.
“Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan, justru diuntungkan. Semua akan diganti sesuai penilaian appraisal tertinggi tanpa makelar. Pemkab juga tidak bisa memengaruhi, dan nilai tertinggi yang akan digunakan,” tegasnya di hadapan warga.
Pernyataan itu langsung disambut antusias masyarakat. Selama sosialisasi berlangsung, warga tampak aktif mengajukan pertanyaan seputar proses pengadaan tanah, mulai dari dokumen kepemilikan, mekanisme ganti rugi, persoalan waris, hingga ketentuan pajak dan BPHTB.
Pemerintah memastikan proses pembebasan lahan akan dilakukan secara transparan sesuai aturan yang berlaku. Bahkan, pemilik lahan disebut tidak akan dibebani pajak maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses tersebut.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, M. Makhmud, menjelaskan tahapan pengadaan tanah akan dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, pengukuran lahan, inventarisasi data fisik dan yuridis, penilaian appraisal independen, hingga pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil kajian teknis Detail Engineering Design (DED), trase flyover digeser ke sisi timur karena dinilai lebih ideal dari sisi teknis dan dampak sosial.
“Ada penghematan waktu, efisiensi anggaran, serta daya dukung tanah di sisi timur lebih ideal untuk struktur bawah jembatan. Selain itu bidang yang terdampak juga lebih sedikit,” jelasnya.
Berdasarkan data sementara, luas lahan terdampak mencapai sekitar 45.822 meter persegi dengan jumlah sekitar 89 kepala keluarga. Sebagian bidang yang terdampak juga mencakup aset negara seperti Polsek, Puskesmas, PDAM, hingga lahan milik PT Kereta Api Indonesia.
Flyover Gedangan sendiri direncanakan mulai dibangun pada tahun 2027 setelah tahapan pembebasan lahan ditargetkan rampung akhir 2026.
Bagi masyarakat Gedangan, proyek ini bukan hanya soal pembangunan jalan layang semata, tetapi juga harapan lahirnya akses transportasi yang lebih lancar, pertumbuhan ekonomi baru, hingga meningkatnya mobilitas warga di salah satu kawasan tersibuk di Sidoarjo.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat segera menyiapkan seluruh dokumen kepemilikan lahan dan aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan agar proses administrasi berjalan lancar.
Dengan dukungan masyarakat serta sinergi lintas instansi, pembangunan flyover Gedangan diharapkan menjadi tonggak baru pembangunan infrastruktur modern di Sidoarjo. (Ryo)
