Blitar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengambil langkah tegas memperkuat sistem pengawasan menyusul adanya kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan DAM Kali Bentak yang berada di wilayah Kecamatan Panggungrejo.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan akan ditingkatkan untuk mencegah penyimpangan serupa terulang di kemudian hari.
“Kami tidak ingin kejadian seperti ini terjadi lagi. Dampaknya sangat merugikan masyarakat dan mencoreng citra pemerintahan daerah,” ucapnya pada Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, DPRD akan mengoptimalkan tiga peran utama yang diemban: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk membentuk peraturan daerah (Perda).
Sementara dalam fungsi anggaran, DPRD bertanggung jawab dalam pembahasan dan pengesahan rancangan APBD yang diajukan eksekutif. Tak kalah penting, DPRD juga melakukan kontrol atas pelaksanaan kebijakan dan anggaran yang telah disepakati.
“Penguatan kualitas dalam setiap fungsi ini menjadi kunci agar tidak terjadi lagi praktik yang menyalahi aturan. Meski begitu, penanganan kasus yang sudah berjalan saat ini kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” tambah Supriadi.
DPRD berharap dengan pengawasan yang lebih intensif, kasus serupa bisa dicegah di masa mendatang dan kepercayaan publik terhadap roda pemerintahan dapat dipulihkan.
