MAKASSAR, LENSANUSANTARA.CO.ID – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Fauzi Andi Wawo, menegaskan bahwa rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat pusat bukan forum untuk mencari pihak yang salah maupun benar.
Pernyataan tersebut disampaikan Fauzi dalam RDP yang digelar Komisi A DPRD Sulsel, Selasa (2/6/2026), menyusul polemik yang muncul terkait proses seleksi calon Paskibraka Sulsel untuk tingkat nasional.
Menurut Fauzi, DPRD Sulsel hadir untuk mengumpulkan informasi dan fakta guna merumuskan solusi serta rekomendasi yang objektif.
“Kita perlu memahami bersama bahwa DPRD hadir dalam forum ini untuk mencari solusi. Forum ini bukan forum pengadilan yang bertujuan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang ingin kami lakukan adalah menghimpun informasi dan fakta sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi,” kata Fauzi.
Ia menjelaskan, DPRD Sulsel akan mengkaji seluruh data, dokumen, dan keterangan yang diperoleh dalam rapat sebelum menyusun rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nantinya akan menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan dan data yang kami peroleh dari rapat ini. Karena itu, kami membutuhkan seluruh data dan informasi yang relevan agar dapat melakukan kajian secara objektif dan menyeluruh,” ujarnya.
Fauzi juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan polemik seleksi Paskibraka Sulsel sebagai ruang untuk saling menyalahkan.
Menurutnya, fokus utama DPRD adalah memperoleh kejelasan atas berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Forum ini bukan ajang untuk saling menyalahkan, melainkan untuk memperoleh kejelasan atas persoalan yang sedang dibahas. Setelah seluruh data dan keterangan kami terima, DPRD akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas dan menentukan rekomendasi yang akan disampaikan,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, Fauzi menyoroti berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat terkait proses seleksi calon Paskibraka Sulsel.
Untuk memastikan seluruh aspirasi terakomodasi, DPRD membuka ruang bagi peserta maupun pihak yang memiliki keberatan untuk menyampaikan masukan secara tertulis.
“Apabila masih terdapat pihak yang belum puas dengan hasil pembahasan hari ini, silakan menyampaikan masukan atau keberatan secara tertulis. Seluruh dokumen tersebut nantinya akan kami teruskan ke pemerintah pusat sebagai bagian dari hasil dan rekomendasi forum ini,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyampaikan hasil klarifikasi yang telah dipaparkan dalam RDP agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Berdasarkan penjelasan yang telah kami terima hari ini, berbagai isu yang berkembang telah mendapatkan klarifikasi sehingga persoalan ini pada prinsipnya semakin jelas dan terang. Kami berharap tidak ada lagi persepsi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Fauzi.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Anwar Purnomo, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh data terkait proses seleksi calon Paskibraka disiapkan sebagai bahan evaluasi DPRD.
Komisi A juga membuka kesempatan bagi peserta maupun orang tua peserta yang ingin mengetahui hasil seleksi sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap menjaga kerahasiaan data seluruh peserta.
Selain itu, DPRD Sulsel menerima berbagai masukan konstruktif sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan seleksi Paskibraka pada tahun-tahun mendatang.
RDP tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas polemik yang mencuat setelah beredarnya dugaan perubahan hasil penjaringan peserta yang masuk tiga besar seleksi calon Paskibraka tingkat pusat asal Sulawesi Selatan.
